Edi Yakin Presiden bakal Pertimbangkan Guru Honor di Jambi Jadi PNS, Jika Sama-sama Berjuang



Sabtu, 18 Januari 2020 - 16:54:21 WIB



Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto Foto Bersama setelah Mendengarkan Aspirasi Guru Honor yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional (AHN), Jum'at (17/1/2020).
Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto Foto Bersama setelah Mendengarkan Aspirasi Guru Honor yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional (AHN), Jum'at (17/1/2020).

JAMBERITA.COM - Puluhan Guru Honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional (AHN) DPW Provinsi Jambi datang menemui Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Jum'at (17/1/2020).

Mereka menyampaikan keluh kesah mulai dari gaji, insentif serta meminta dewan membantu mereka agar dapat diangkat menjadi PNS, pasalnya rata-rata honorer yang datang sudah mengabdi mencerdaskan anak bangsa sejak tahun 2004-2005.

Edi Purwanto mengatakan, AHN meminta agar kesejahteraan mereka mulai dari gaji sampai jaminan kesehatan agar diperhatikan pemerintah. Mereka juga berharap saat ada pengangkatan PNS Guru mereka dapat diprioritaskan.

"Sebagaimana saya sampaikan pada 2018 yang lalu, saya minta fraksi kami (PDI Perjuangan,red) untuk memperjuangkan jaminan kesehatan dan insentif tambahan bagi tenaga honorer," ujarnya.

Edi mengatakan terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi, mereka akan membahasnya di tahun anggaran 2021, karena agak janggal ketika berbicara soal Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Provinsi (UMP), namun memberikan gaji kepada bawahan sendiri (tenaga honorer) tidak UMR dan UMP.

"Kan nggak masuk akal begitu, sehingga kita coba meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk merasionalisasikan, mengkompilasikan, berapa sih sebenarnya total tenaga honorer yang kita punya?" tuturnya.

Lebih lanjut, Edi mengatakan jangan sampai nanti ketika upah minimumnya sudah tinggi lalu menerima tenaga honorer sebanyak-banyaknya sehingga tidak dapat dipenuhi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kadang-kadang kan, Kepala Sekolah semau-maunya saja menerima honor, kan gitu, kemudian juga dinas dinas juga semaunya saja menerima honor," terangnya.

Edi meminta kepada tenaga honorer guru K2 agar memperoleh SK Bupati dan Walikota. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini juga berharap agar Bupati Walikota mengangkat tenaga honorer K2 menjadi PNS.

"Kalau seluruh Bupati/Walikota menginginkan itu (honorer diangkat menjadi PNS, red), saya yakin Bapak Presiden pasti mempertimbangkan itu, (karena) ini tidak bisa berjuang sendiri-sendiri dan harus didorong sama-sama," jelasnya.

Untuk itu Edi mengaku dalam waktu dekat akan memanggil Kepala BKD, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Kesehatan karena yang punya tenaga sampai ke bawah itu mereka, seperti misalnya honorer di setiap sekolah-sekolah SMA/SMK.

"Nanti di forum rapat dengan Gubernur dan Forkopimda kita juga minta dibahas secara serius tentang honor ini," terangnya.

Edi Purwanto menegaskan, pihaknya akan memperjuangkan dan mendorong aspirasi tenaga honorer semaksimal mungkin, supaya kesejahteraan mereka meningkat."Mereka diberi tugas mencerdaskan anak bangsa, sudah selayaknya kesejahteraan mereka juga diperhatikan," pungkasnya.(afm)












loading...