Tegas...Ini Tanggapan Yunninta Ketika Kepemimpinan Perempuan Dipersoalkan



Sabtu, 18 Januari 2020 - 09:52:38 WIB



JAMBERITA.COM- Pilkada Batanghari semangkin dinamis. Berbagai diskusi dan kajian coba dimainkan berbagai calon untuk memberi pembenaran akan calonnya. Termasuk di antaranya isu kepemimpinan wanita di dalam Islam.

Isu ini secara tak langsung ditujukan untuk menyerang Elektabilitas Yunninta Asmara salah satu calon perempuan dalam pilkada Batanghari 2020 nanti.

Bagaimana tanggapan wakil ketua DPRD Batanghari tiga periode tersebut. Berbicara di sela - sela pengajian di desa Teluk (17/1) kemarin. Istri Bupati Batanghari itu mampu memberi jawaban yang argumentatif.

"Dalam realita ideologi dan psikologi, isu minimnya sumber daya manusia perempuan kerap dijadikan senjata untuk menyerang eksistensi perempuan di ranah publik. Padahal, dari sisi ideologis, misalnya, tidak ada satu pun dalil yang bisa menjadi landasan kuat melarang kiprah politik perempuan,” ungkap Yunninta tegas dan gamblang.

Bahkan lanjutnya, dalam pandangan Islam, hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak politik perempuan tertera dalam Al Quran, di antaranya pada surat At-Taubah: 71, yaitu: "Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang maruf, mencegah yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah."

Menurut calon kuat Bupati Batanghari itu secara eksplisit ayat di atas mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Serta melakukan kegiatan-kegiatan konstruktif. Di samping itu, sejarah Islam pun menunjukkan betapa urgennya peran perempuan di ruang publik.

Oleh karena itu, Yunninta mengatakan tidak heran saat itu banyak didapati kaum perempuan yang berani menyatakan sikap dalam sistem pemerintahan.

Menurutnya perempuan termasuk di Batanghari memiliki hak dan kewajiban yang dapat ditinjau dari tiga aspek.

Pertama, dalam tataran individu semua kaum perempuan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, pendidikan berkualitas, perekonomian yang memadai, dan jaminan pendidikan keagamaan.

Kedua, sebagai warga masyarakat, perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi tehadap sumber daya dan informasi, dan mempunyai hak dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses manajemen pembangunan.

Ketiga, dalam konteks hak dan kewajiban sebagai warga negara, perempuan berhak untuk memilih dan dipilih, berbicara, berserikat, berusaha, dan memperoleh perlindungan hukum.

Dalam hal ini Yunninta berpesan para perempuan tetaplah berjuang dalam berpolitik untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan.

"Insya Allah kehadiran perempuan tentu akan membuat kehidupan politik semakin bergairah dan penuh dinamika dalam kehidupan demokrasi,” pungkasnya.(*/sm)







loading...