SAH: Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Butuh Partisipasi Semua Pihak



Rabu, 15 Januari 2020 - 07:32:03 WIB



JAMBERITA.COM- Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional sebagai tanda dimulainya Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional dinilai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sutan Adil Hendra (SAH) sebagai pijakan strategis untuk mendorong partisipasi aktif membudayakan K3 di Indonesia.

"Bulan K3 Nasional sebenarnya momentum yang baik untuk mendorong partisipasi aktif semua pihak untuk membudayakan kesehatan dan keselamatan kerja di semua level pembangunan," ungkapnya di Jakarta (13/1/2020) kemarin. 

Karena menurut Anggota DPR dari Provinsi Jambi ini semua pihak harus turun tangan bekerja sama agar budaya K3 benar-benar terwujud di setiap tempat kerja dan lingkungan masyarakat umum di seluruh tanah air.

“Penerapan budaya K3 merupakan bagian integral pembangunan nasional untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia," lanjut SAH.

Apalagi selama ini pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai antara lain jalan tol, fasilitas kereta api, jembatan dan fasilitas transportasi lain baik udara, darat maupun laut serta sarana-prasarana penunjang lainnya.

“Program pembangunan tersebut harus didukung oleh penerapan K3 agar pelaksanaannya jangan sampai menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja,” harapnya.

Karena dalam pengamatan Anggota Komisi yang membidangi Ketenagakerjaan ini kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bukan hanya menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa serta gangguan kesehatan bagi pekerja tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh bahkan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak kepada masyarakat luas.

”Salah satu penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 serta perilaku K3 di tempat kerja. Karena itu, perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal," imbuhnya. 

Dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sector yang menjadi mitra kerja Komisi IX menjadi pemegang kebijakan nasional tentang K3.

"Kita terus mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga, Masyarakat, Industri berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing untuk terus menerus melakukan berbagai upaya dibidang K3," harap SAH.

Apabila K3 terlaksana dengan baik maka kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditekan, biaya-biaya yang tidak perlu dapat dihindari sehingga dapat tercapai suasana kerja yang aman, nyaman, sehat, dan meningkatnya produktivitas kerja, pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global.(*/sm)

 












loading...