Temuan BPK Soal Luas Lahan Mall WTC Jambi yang Berbeda di Lapangan Terus Bergulir



Senin, 18 November 2019 - 14:57:38 WIB



Fauzi Syam saat mendampingi pihak Mall WTC Jambi saat di lantai II Aston Hotel baru baru ini

Arief Martaguna/Jamberita.com
Fauzi Syam saat mendampingi pihak Mall WTC Jambi saat di lantai II Aston Hotel baru baru ini Arief Martaguna/Jamberita.com

JAMBERITA.COM - Persoalan temuan BPK RI perwakilan provinsi Jambi sejak 2011 terkait dengan perjanjian awal bangunan Mall WTC tidak sesuai dengan apa yang di lapangan terus bergulir.

Seperti diketahui, bangunan Mall WTC merupakan bangunan milik PT SPP yang berdiri diatas HPL tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi seluas 10,765 Ha dengan perjanjian sewa selama 30 tahun terhitung dari tahun 2007 lalu.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi (UNJA) sekaligus mantan pejabat Pemprov Jambi yang diminta PT. SPP untuk mendampinginya di lantai II Aston Hotel Jum'at (15/11/2019) Fauzi Syam membenarkan rekomendasi BPK RI untuk dilakukan adenddum kembali.

"Luas sertifikat dalam fakta di lapangan tidak sama lagi, karena ada pelebaran jalan segala macam, oleh sebab itu BPK merekomendasikan supaya ukur ulang untuk menentukan luasan pasti di lapangan," terangnya.

Sejauh ini rekomendasi dari BPK sudah dilakukan pengukuran ulang, hasilnya ternyata luasannya 10,345 HA yang belum dimasukkan kedalam adenddum, sebut Fauzi dalam waktu dekat itu akan segera diselesaikan.

"Proses adenddum sedang berjalan mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai, masalah parkiran juga direkomendasikan oleh BPK supaya itu ditarik, tapi Pemprov sudah menarik biaya parkiran, sudah lama ditarik itu," ujarnya.

Terkait dengan adanya tagihan terbaru dari Pemprov Jambi yang informasinya sekitar Rp800 juta lebih, untuk restrebusi parkiran yang didirikan oleh WTC diluar adenddum itu, kata Fauzi ada dua peraturan yang berbeda sehingga masih dalam pembahasan.

"Dalam perda Provinsi Jambi kalau saya tidak keliru nomor 14 atau 13 tahun 2019 tentang retrebusi jasa usaha, disitu ada dua yang berbeda," ungkapnya.

Peraturan yang pertama dalam batang tubuh tersebut mengatakan, bahwa retrebusi parkiran itu dikenakan berdasarkan luasan tanah dan pasal selanjutnya mengatakan hanya Rp5 juta perbulan yang tercantum dalam Perda yang sama.

"Karena ada dua materi yang sama, oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) itu menagihnya berdasarkan luas ukuran tanah, nah kaget pihak WTC. Ini ada lagi aturan yang sama menyatakan berdasarkan bulanan Rp5 juta perbulan," tuturnya.

Kemudian PT SPP mengirimkan surat kepada Pemprov Jambi untuk meminta penjelasan sekaligus penegasan terkait dengan dua hal peraturan Perda tersebut."Mohon peninjauan ulang yang mana yang benar, ini kan sama sama dalam aturan," tambahnya.

Lebih lanjut, menurut Fauzi apabila itu sejalan dan sesuai dengan kelayakan tentu pihak Mall WTC tidak keberatan, tetapi jika merasa keberatan, maka itu dipersilahkan bagi Pemprov Jambi untuk mengelolanya sendiri.

"Kalau misalnya itu terlalu tinggi, tentulah pihak WTC ngomong (berbicara) kelola lah kamu (dewek) sendiri. Nah itu yang sedang dibahas, mudah-mudahan (2019) selesai, kebetulan saya masuk dalam tim pembahasan," tandasnya.

Selanjutnya mengenai beredar luasnya informasi bahwa bangunan Mall WTC digadaikan ke pihak PT Bank QNB Indonesia itu tidak bertentangan dengan dengan PMDN No.17/2007, UUPA, No 4/1996, dan PP no.40/1996.

"Jangan khawatir, sekiranya PT SSP wanprestasi yang dapat dieksekusi oleh pihak bank adalah hak guna bangunan (HGB) atas nama PT SPP, bukan tanah hak pengelolaan Pemprov Jambi," pungkasnya.(afm)










loading...








TP PKK Tanjabbar Gelar Rakor Tahun 2019

TP PKK Tanjabbar Gelar Rakor Tahun 2019

Jumat, 06/12/2019 16:34:40