Sosialiasi Bawaslu Tanjabbar Bahas Mahar Politik hingga Persaingan Lawan Politik



Rabu, 23 Oktober 2019 - 15:14:39 WIB



JAMBERITA.COM - Sosialisasi Pemilu yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tanjab Barat benar-benar dimanfaatkan para undangan peserta sosialisasi melontarkan uneg-uneg terkait pelaksanaan pemilu.

Bahkan salah satu peserta pada sesi tanya jawab menyeret persoalan mahar politik.

"Jika sebelumnya ada istilah NPWP, nomor piro wani piro. Itu pada Pileg lalu. Nah, kini jelang Pilkada muncul lagi istilah mahar politik," ujar Wendri, salah satu peserta Sosialisasi dan kilas balik pelanggaran Pemilu 2019 di Hotel Ariyadh Kualatungkal, Jambi, Rabu (23/10/19).

"Nah, yang kita mau tanyakan sekarang ini apa itu mahar politik, apa boleh mahar politik," sambungnya, menanyakan soal mahar politik ke narasumber dari Bawaslu.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Anggota Bawaslu Propinsi Jambi yang dihadirkan sebagai narasumber sosialisasi menjelaskan jika aturan kepemiluan secara tegas mengatur Partai Politik (Parpol) dilarang menerima imbalan.

"Baik orang atau lembaga dilarang memberi imbalan. Jika terbukti, maka penetapan kandidat dibatalkan dan Parpol dilarang ikut pemilu berikutnya, sebagai sanksi administrasi," terang Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu Wein Arifin S IP M IP.

Dikatakan, Wein Arifin, Bawaslu bertugas memastikan pelaksanaan pemilu dan pilkada berlangsung fair play. Sehingga bisa dipastikan tidak ada kecurangan. "Ini sesuai dengan azaz pemilu adil dan jujur," imbuhnya.

Dijelaskannya, selama Pemilu 2019, Bawaslu Provinsi Jambi merekap pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran pidana, yakni sebanyak 38 persen. Selanjutnya diikuti pelanggaran administrasi 33 persen, hukum lainnya 16 persen dan kode etik 13 persen.
Untuk pelanggaran pidana yang sempat diproses 42 kasus. Dari data itu, 31 kasus sempat diregistrasi untuk dilakukan pemeriksaan ke tahap satu dan dua. Dari data ini, hanya satu kasus yang berhasil disidang dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

Dari sejumlah kasus yang masuk ranah pidana yang paling banyak adalah kasus Money politik. Dan dalam kasus politik uang.

Sementara kasus administrasi, Wein menyebut ada 37 kasus yang diproses. Paling besar berasal dari temuan pengawas di lapangan, sisanya laporan dari masyarakat maupun calej yang ikut kompetisi.

Terkait pelaporan, menurut Wein, selama ini rata-rata pelapor dugaan kecurangan merupakan caleg. Hal ini, kata Wein, karena mereka punya kepentingan sebagai lawan politik.

"Kebanyakan masyarakat masih beranggapan politik uang itu bukan kejahatan.
Jadi jarang ada masyarakat langsung yang lapor ke Bawaslu. Selain itu, karena sulitnya pembuktian jadi kendala. Sebabtidak mungkin pula si caleg bagi bagi uang di depan caleg lain yang jadi lawan politiknya," bebernya.

"Kita tidak bisa mengambil kebijakan, karena yang bisa kita lakukan menjalankan sesuai aturan," kata angggota Bawaslu Tanjabbar, Dr. M. Yasin menambahkan.

"Kita akui masih ada beberapa kekurangan pada pelaksanaan pemilu yang perlu disempurnakan," ujar Yasin, mengakui masih perlunya beberapa evaluasi dan pembenahan guna mewujudkan demokrasi yang sehat. (Henky)




Tagar:

# TANJABBARAT








loading...