Dilantik jadi Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto Singgung Konflik Lahan, hingga Soal Batubara



Senin, 07 Oktober 2019 - 11:36:35 WIB



JAMBERITA.COM- Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi, Edi Purwanto resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi pagi ini Senin (7/9/2019).

Edi dilantik bersama unsur pimpinan lainnya yakni Wakil ketua 1, Rocky Candra dari Gerindra, Wakil Ketua 2 dari Golkar, Pinto Jaya Negara Abidin, dan Wakil Ketua 3, Burhanuddin Mahir dari Demokrat.

Dalam sambutannya, Edi Purwanto menyampaikan dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang serta Hak dan Kewajiban sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi tentunya pihaknya akan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, DPRD provinsi Jambi siap bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk mewujudkan visi misi Jambi Tuntas 2021. "Kami mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan pemerintah provinsi Jambi sejauh ini, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Mulai dari permasalahan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kondisi jalan, harga karet dan sawit yang belum berpihak pada petani, konflik lahan, belum terbuka lebarnya lapangan kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi, Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tidak berkesudahan, Angkutan Batubara yang masih menyisakan masalah, pola koordinasi antar lembaga horizontal dan vertikal dan lain-lain," katanya.

Untuk itu, DPRD provinsi akan terus berusaha melaksanakan fungsinya secara optimal, khususnya dalam hal pengawasan dan penganggaran.

"Untuk membantu pemerintah provinsi Jambi keluar dari permasalahan tersebut di atas. Jika dalam perjalanannya, dibutuhkan peraturan daerah sebagai salah satu solusi dari berbagai permasalahan di atas, tentu kami akan segera menyusunnya," katanya.

Maka, keterbukaan informasi dan transparansi adalah hal yang kami kedepankan. Kami bertekad untuk menjadikan DPRD Provinsi Jambi rumah besar yang terbuka menampung berbagai aspirasi masyarakat. Untuk menjadi wakil rakyat yang baik, tentu kami tidak boleh menutup diri dari aduan dan keluhan masyarakat.

Dengan keterbukaan informasi, kami berharap DPRD provinsi Jambi dapat menemukan akar berbagai permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk seterusnya kami teruskan kepada pihak eksekutif guna penyelesaiannya.

Masih dalam semangat transparansi dan akuntabilitas, sebagai mitra eksekutif, kami berharap agar pemerintah provinsi Jambi segera melakukan integrasi e-planning dan e-budgeting secara holistik dalam sistem informasi pembangunan dan pengelolan keuangan daerah. Ini penting dilakukan, agar berbagai sumber daya yang kita miliki dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat provinsi Jambi secara berkelanjutan.

Terakhir, mewakili aspirasi 3,5 juta lebih masyarakat provinsi Jambi bukanlah hal mudah bagi kami 55 orang anggota DPRD provinsi Jambi yang ada hari ini. Akan banyak rintangan, hambatan dan godaan yang mungkin akan kami hadapi dalam kurun 5 tahun ke depan.

"Untuk itu, kepada para orang tua kami, keluarga kami, mitra kerja kami, para konstituen dan seluruh masyarakat provinsi Jambi yang kami cintai, mohon doakan kami agar berpegang teguh pada sumpah janji kami, mohon dukung langkah kami jika benar dan tolong ingatkan jika kami mengarah pada jalan yang salah," katanya.(sm)





Artikel Rekomendasi