Tender Proyek di PUPR Provinsi Jambi Harus Diulang, Karena Tak Penuhi Syarat



Selasa, 13 Agustus 2019 - 11:34:17 WIB



JAMBERITA.COM - Sekitar 80 persen proyek kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi yang sudah dilelang harus diulang karena tidak memenuhi syarat.

Kadis PUPR Provinsi Jambi M Fauzi mengatakan, saat ini untuk sisanya masih dalam proses. "Sebagian besar telah selesai tender, kecuali ada beberapa yang diulang. Kemarin itu ada pengerjaan di Danau Sipin yang diulang. Ini bukan keinginan Dinas PUPR untuk mengulang tender, namun memang harus diulang lantaran tidak memenuhi syarat," ungkapnya, Senin (12/8/2019).

Fauzi menjelaskan memang ada sebagian peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan untuk memenangkan tender sehingga, mau tidak mau tender tersebut harus diulang.

"Untuk Bidang Bina Marga, dari total 45 kegiatan yang ditenderkan, hingga akhir Juli lalu 34 kegiatan sudah terkontrak. Ini meliputi pengerjaan sejumlah infrastruktur jalan berstatus Provinsi. Sementara selebihnya masih berproses," ungkapnya.

Sementara untuk Bidang Cipta Karya, dari 21 kegiatan yang ditenderkan, telah terkontrak hanya 12 kegiatan.

Sebelumnya, Kepala Unit Kerja Penyediaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi Jafri mengatakan, secara umum di Provinsi Jambi ada 223 paket pengerjaan. Itu baik yang didanai oleh APBN maupun APBD. 223 paket itu bernilai Pagu APBN Rp 16.375.589.800, dan Pagu APBD Rp 559.315.999.495.

Dari total Pagu tersebut, kata Jafri, untuk APBD bisa dilakukan penghematan sebesar Rp 3,9 Miliar dari Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang ditawarkan oleh penyedia.

Dari sejumlah tender dilaksanakan, dia mengatakan ada beberapa kegiatan yang sudah ditetapkan pemenangnya, lalu disanggah. Menurutnya, pihaknya siap menghadapi jika ada sanggahan yang masuk. Sebab, tender merujuk pada aturan yang berlaku. Jika ada sanggahan, lanjutnya, UKPBJ sudah punya jawabannya yang dilengkapi dengan data-data.

Selanjutnya, bagi pemenang tender yang sudah terkontrak, harus bisa memulai pekerjaan paling lama 14 Hari setelah tanda tangan kontrak. Sebelum itu, OPD penyedia punya wewenang untuk mengevaluasi hasil tender, seperti mengevaluasi tenaga ahli yang dimiliki oleh pihak ketiga yang dimenangkan itu. (afm)










loading...








TP PKK Tanjabbar Gelar Rakor Tahun 2019

TP PKK Tanjabbar Gelar Rakor Tahun 2019

Jumat, 06/12/2019 16:34:40