Ini Masa Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan MK



Jumat, 05 Juli 2019 - 13:04:43 WIB



JAMBERITA.COM- Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menjelaskan Masa Jabatan Kepala Daerah berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009.

Ini dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dijelaskan Bahtiar, masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun, namun penjabaran satu periode masa jabatan adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.

“Masa jabatan KDH (Kepala Daerah) adalah 5 (lima) tahun. Namun, yang dimaksud 1 (satu) periode masa jabatan adalah apabila masa jabatan telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan,”kata Bahtiar di Jakarta, Jumat (05/07/2019).

Dengan demikian, seorang kepala daerah dinyatakan telah menghabiskan masa jabatan satu periode, apabila telah menjalani setengah masa jabatan minimal 2,5 tahun atau lebih dari itu.

“Bila seorang wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah di tengah jalan maka perlu dihitung berapa lama sisa masa jabatan yang akan dilaluinya. Bila sisa masa jabatannya masih 2,5 tahun atau lebih maka wakil kepala daerah itu telah dihitung satu periode menjabat sebagai kepala daerah.

Bila sisa masa jabatan yang dilaluinya kurang dari 2,5 tahun maka tidak dihitung sebagai satu periode,”kata Bahtiar.

Hal tersebut terkait dengan gugatan pada Pasal 58 huruf o UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala maksimal hanya dua periode. Namun, di lapangan terjadi persoalan. Mahkamah Konstitusi (MK) memang menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi MK juga memberikan tafsir seputar persoalan yang sempat mencuat di beberapa daerah itu yang tegas ditelah diputus melalui Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009.(*/sm)










loading...










#DEBAT KANDIDAT PILWAKO #BAKSO TARSYID #SIDANG SUPRIYONO #PLN #DEBAT PILWAKO 1 #ZOLA DIPERIKSA KPK #BATU BARA #VONIS KETOK PALU #ZUMI ZOLA TERSANGKA #SAROLANGUN #MUARO JAMBI #MERANGIN #Miss Indonesia 2019 #Nenek Zumi Zola Meninggal #BUNGO #BERITA JAMBI #BATANGHARI #cawagub fachrori #caleg PBB Jambi mundur #ZUMI ZOLA #LHKPN #KOTA JAMBI #KERINCI #korem 042/gapu #Kemas Faried #Fachrori Rombak Pejabat #danrem 042 Gapu #SUNGAI PENUH #SUAP KETOK PALU #surat suara Jambi #abdul Fattah meninggal #PRABOWO KE JAMBI #Pemberhentian Zumi Zola #TEBO #TANJABTIMUR #TANJABBARAT #TMMD Kerinci #TABLOID INDONESIA BAROKAH #Rocky Gerung #relawan demokrasi #REKI #Edi Purwanto #UIN STS Jambi #Pelecehan seksual #bawaslu provinsi jambi #Debat Pilpres 4 #Pahlawan nasional #Raden Mattaher #Partai Berkarya #KKI WARSI #pohon asuh #Edi Purwanto #iin inawati #Jambi masa lalu #Sejarah jambi #Musri Nauli #angin kencang Bungo #Kantor Pos Bungo Diterjang Angin #Syaihu ke PTUN #Demo UINS STS Jambi #Pelecehan seksual #Penyelundupan Lobster #Lobster Jambi #masa tenang #money politic #BAWASLU KOTA JAMBI #SYARIF FASHA #FACHRORI UMAR #HASIL PILPRES 2019 #HASIL PILEG 2019 #17 April 2019 #Minyak ilegal #Polda Jambi #KPPS Dipecat #PEMILU 2019 #LOGISTIK PEMILU 2019 #KPU PROVINSI JAMBI #Caleg Gerindra Ditangkap di Sungaipenuh #Mualaf Center Indonesia #kotak suara rusak #Hasil Pileg Tanjabbar #KPPS Meninggal Dunia #Pembakaran Kotak Suara #Prediksi Kursi di Provinsi Jambi #Pleno Rekapitulasi Suara #Harga Bawang putih #PLENO KPU PROVINSI JAMBI #Sutan Adil Hendra #SIDANG PELANGGARAN BAWASLU #Ketua DPRD Kota Jambi #Kemendagri #Samsat Jambi #Ratu Munawarrah #PIlgub Jambi #Anggota DPRD pindah parpol #DPRD Sungai Penuh #aksi Mahasiswa Jambi #GUGATAN PARPOL DI MK #Polda Jambi