SAH Minta Pemerintah Petakan Potensi Kecurangan PPDB Zonasi



Senin, 17 Juni 2019 - 07:34:24 WIB



JAMBERITA.COM- Pimpinan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan Sutan Adil Hendra (SAH) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) di tanah air memetakan modus kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di tingkat SMA, SMP dan SD. 

Menurutnya kalangan DPR menilai pemetaan ini bermanfaat untuk bahan evaluasi pelaksanaan PPDB di tahun 2019 yang berjalan ataupun pelaksanaan PPDB di tahun mendatang.

Berbicara di Jakarta (13/6) kemarin Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI tersebut menjelaskan, selama ini modus umum dalam PPDB, yakni memanipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Kartu Keluarga (KK) ganda.

Menyikapi hal ini SAH mengharapkan pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan tak ada kecurangan dalam proses PPDB.

"Pantauan kita di Komisi X pada kasus PPDB banyak Disdukcapil daerah melihat beberapa yang alamat di satu kota, Kartu Keluarga (KK)-nya sampai bertumpuk (ganda) di sana, ini untuk apa, ketika ditelusuri ada kaitannya dengan PPDB sistem zonasi," ungkapnya.

Selain itu, SAH juga sudah meminta pemerintah khususnya dinas pendidikan melakukan pakta integritas dengan pihak sekolah dan para teknisi. Demi memastikan sistem penerimaan siswa tetap berbasis daring untuk mencegah kecurangan.

"Maka terkait ini kita minta sekolah melakukan sosialisasi, mengundang orang tua untuk hadir. Jadi dilakukan sosialisasi termasuk di sekolah, agar orang tua mengerti mekanisme dan sistem zonasi itu seperti apa, jangan sampai ada miss komunikasi," imbuhnya. 

Dalam proses PPDB tahun ini, SAH mengaku banyak daerah memberlakukan sistem zonasi dengan kuota 90 persen. Sistem zonasi dilakukan sebagai upaya untuk menaikan kualitas sekolah di tiap daerah serta membuat peserta didik lebih dekat ke sekolah.

"Jadi ke sekolah cukup waktu untuk belajar dan lain-lain. Pemerataan di guru juga ini penting ditindak lanjut Dinas Pendidikan. DPR juga terus menerus  mendorong adanya peningkatan fasilitas sekolah, misalnya membangun sekolah baru dan akan difokuskan lagi kecamatan mana yang akan jadi prioritas," tandasnya.(*/sm)

 










loading...