Presiden UIN Jambi Komentari Soal Tudingan Curang di Pemilu dan Isu People Power, Ini Penjelasannya



Senin, 20 Mei 2019 - 12:13:40 WIB



JAMBERITA.COM - Menjelang H-2 Pengumuman hasil Pemilu serentak secara nasional, Presiden Mahasiswa UIN STS Jambi Ari Kurniadi angkat bicara soal tudingan kubu 02 terkait kecurangan di Pilpres 17 April 2019 kemarin.

"Menanggapi tudingan kubu 02 mengenai kecurangan yang massif dan terstruktur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Dalam hal ini KPU yang katanya cenderung, condong ke petahana, tentu ini menjadi sebuah isu nasional yang hangat," ungkapnya, Senin (20/5/2019).

Ari menegaskan, sebagai pemuda atau mahasiswa tentu tidak boleh tinggal diam. Melainkan harus ada sikap bijak yang diambil dalam menanggapi hal ini, untuk itu mereka dari kalangan mahasiswa menuntut kubu 02 membuktikan tudingan tersebut.

"Jika memang ada data fakta yang kuat mengenai kecurangan dalam pilpres kali ini, tentu kami mahasiswa sangat mendukung pihak 02 untuk membawanya ke ranah hukum atau Mahkamah Konstitusi atas ketidakadilan yang di rasakan," terangnya.

Tidak hanya itu, bahkan mereka dari mahasiswa siap berdiri bersama untuk mengawal sama-sama, kata Ari karena jelas, berdasarkan undang-undang bahwa negara indonesia adalah negara hukum, tentu harus ada mekanisme hukum yang di tempuh jika terdapat kecurangan.

"Namun apabila ingin menggiring opini ke publik dan masyarakat luas agar turun bersama-sama agar tidak percaya kepada instansi terkait seperti KPU maupun aparat penegak hukum lainnya, tentu ini hal yang sangat keliru," jelasnya.

Soal isu people power yang digembar gemborkan, Ia menyatakan menentangnya. Ia berharap kepada masyarakat dapat lebih bijak dalam mengahadapi kontestasi politik di negri ini.

"Para kaum intelektual muda atau biasa yang di sebut dengan mahasiswa, harus sangat berhati-hati dan bijaksana, kita tidak ingin kegaduhan ini berlanjut pada hal-hal yang tidak di inginkan yang dapat merugikan negara serta merusak kondusifitas bangsa Indonesia," tegasnya.

Ia mengatakan, saat ini proses lebih terbuka. Mulai dari pleno kecamatan hingga di tingkat KPU Ri.

"Karena jujur, berbicara masalah kecurangan, jangankan mau ada kecurangan masif, selisih satu suara saja sudah ribut itu sesama saksi partai," katanya.

Tidak hanya itu, saksi masing-masing calon maupun partai sudah menyepakati hasilnya dari mulai tingkat bawah. Artinya data yang diinput oleh KPU pusat adalah datang matang yang sudah digodok dari bawah

Soal kesalahan dalam proses input data karena human error tentu ini tidak bisa dikatakan kecurangan yang masif. Karena yang bekerja pun manusia biasa."Lagian juga ketika ada laporan kesalahan langsung diperbaiki, artinya transparansi KPU sudah sangat baik," pungkasnya.(afm)










loading...