Dugaan Etik PPK dan PPS Sekarang Bisa Dieksekusi KPU



Selasa, 12 Februari 2019 | 11:50:55 WIB



JAMBERITA.COM - KPU daerah seluruh indonesia sepertinya mendapatkan tugas baru.

Selain menjalankan amanah undang - undang sebagai penyelenggara pemilu.  Kali ini KPU diberikan hak untuk menindak hal - hal yang bersifat etik kepada penyelenggara adhoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Komisioner KPU Kota Jambi, Hazairin, mengatakan, tugas dan wewenang ini berdasarkan Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 225 pada 6 Februari.

Tugas mereka adalah soal penanganan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara adhoc. "Ini adalah tugas baru kami untuk menangani pelanggaran etik yang dilakukan PPK dan PPS," katanya ketika ditemui di Kantor KPU Kota Jambi, Selasa (12/2/2019).

Ia menyebutkan, yang menangani dugaan pelanggaran etik ini ada tiga orang. Berdasarkan SE tersebut yang bertugas adalah Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi SDM, serta Ketua atau anggota KPU yang lain. "Penanganan ini ada yang dari laporan masyarakat, temuan langsung, serta pelimpahan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI," ujar pria yang akrab disapa Irin ini.

Komisioner KPU dua periode ini menyatakan, proses penanganan etik ini awalnya akan diplenokan serta menentukan salah satu tambahan dari ketua atau anggota yang lain. Setelah selesai, pihaknya akan lakukan pemeriksaan serta klarifikasi kepada para pihak untuk mendapatkan bukti. "Tidak ada batas waktu dalam penanganan etik ini, berbeda dengan dugaan tindak pidana pemilu yang memiliki batas waktu tertentu," sebutnya.

Setelah semuanya selesai, hasil dari pemeriksaan dan klarifikasi ini akan kembali dibawa kedalam pleno untuk menentukan sanksi apa yang akan diberikan. Bisa saja sanksi langsung atau dalam bentuk rekomendasi hasil dari pleno tersebut. "Ada tiga sanksi yang dijelaskan, yaitu peringatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap," jelasnya.

Divisi Hukum dan Pengawasan ini berharap kepada seluruh PPK dan PPS agar menjalankan tugas secara profesional dan proporsional serta terus menjaga integritas penyelenggara. Dan juga pemilu kali ini bisa berjalan lancar dengan terjaganya independen para penyelenggara.

"Karena harus diingat, ketika terbukti melakukan dan dinyatakan diberhentikan tetap, maka tidak akan bisa lagi menjadi penyelenggara pada pesta demokrasi selanjutnya," tukasnya.

Untuk diketahui, tugas ini merupakan hal baru bagi KPU untuk menangani etik. Namun, ini hanya berlaku untuk internal KPU saja.(am)





loading...








Parfum Kopi Kerinci yang Memanjakan Rasa

Parfum Kopi Kerinci yang Memanjakan Rasa

Sabtu, 16/02/2019 18:05:13