Luthpiah Beberkan Rancangan Awal Renja Tahun 2020



Senin, 11 Februari 2019 - 12:46:29 WIB



JAMBERITA.COM - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi Dra Luthpiah secara resmi membuka forum perangkat daerah lintas wilayah tahun 2020, Senin (11/2/2019).

"Kami mencoba untuk menyusun rancangan awal rencana kerja dengan menggunakan pendekatan money follow program prioritas dengan mengedepankan beberapa aspek," paparnya di depan forum rapat seluruh intasi terkait dari kabupaten kota se Provinsi Jambi.

Pertama, aspek tematik. Yaitu program dan kegiatan yang mereka rancang adalah program dan kegiatan yang mempunyai kontribusi terhadap pencapaian prioritas Renstra.

Aspek kedua yaitu, aspek integratif yang mengisyaratkan adanya keterpaduan antar program mulai dari nasional provinsi maupun kabupaten kota sehingga saling memperkuat dan saling mengisi satu dengan yang lainnya.

"Aspek ketiga, adalah aspek spasial, yaitu rancangan program dan kegiatan sudah ditentukan rencana lokasi di mana tempat pelaksanaan kegiatan dilakukan, yang tentunya disesuaikan dengan target yang ada dalam Renstra atau RPJMD," katanya.

Aspek keempat yaitu Holistik, bahwa prioritas program yang dirancang secara menyeluruh, terutama dalam kaitannya dengan tahapan-tahapan pelaksanaan keterpaduan program dan lokasi pelaksanaan kegiatan yang melalui aspek-aspek dalam pendekatan ini diharapkan dapat menjawab isu-isu yang mengemuka dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan pengendalian penduduk serta pemerintahan desa dan kelurahan maupun pemberdayaan masyarakat desa.

"Untuk dipahami bersama, bahwa dinas P3AP2 Provinsi Jambi adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan dan kewenangan concurrent yang begitu banyak dan luas, sehingga dengan demikian, begitu banyak pula isu strategis yang berkaitan dengan urusan dan kewenangan tersebut yang diemban," ungkapnya.

Luthpiah mengatakan, dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, isu-isu strategis adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditandai dengan masih kurangnya kualitas pelayanan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini juga berkaitan dengan kelembagaan personil yang tersedia dalam penanganan korban terutama di kabupaten kota.

"Masih banyak kasus-kasus yang terjadi yang seharusnya dapat ditangani di kabupaten kota, karena keterbatasan maka ditangani oleh provinsi. Disamping itu, isu-isu lainnya adalah tenaga kerja perempuan, kualitas hidup perempuan terutama dalam bidang ekonomi dan tentunya dan berkaitan dengan perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan," ujarnya.

Isu lainnya yang juga menjadi perhatian adalah kelembagaan pengarusutamaan gender yang harus mereka genjot, dalam hal ini evaluasi pelaksanaan perlembagaan gender yang dilakukan oleh Kementerian PPPA RI setiap dua tahun sudah mempunyai indikator yang jelas, sehingga baik provinsi maupun kabupaten kota sudah dapat mempersiapkan kelembagaan pengarusutamaan gender ini dalam rencana kerjanya di tahun 2020.

"Disisi lainnya yang harus diemban dalam melaksanakan fungsi dan tugas adalah urusan pengendalian penduduk secara umum," terangnya.

Kependudukan pada dasarnya adalah pada kuantitas, kualitas dan mobilitas. Kuantitas menunjukkan adanya jumlah penduduk di suatu wilayah saat ini provinsi Jambi berpenduduk sebanyak 3,4 juta lebih suatu jumlah yang diprediksi sebelumnya akan terjadi 5 tahun ke depan. Ini tetap, terang Lutpiah dapat membuat Provinsi Jambi mempunyai bonus demografi yang di satu sisi akan memberikan sumber daya manusia yang unggul.

"Dilain sisi, bisa jadi menimbulkan masalah sosial, hal ini tentu saja menjadi perhatian kita semua untuk dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk provinsi Jambi kepada posisi yang ideal," terangnya.

Secara kualitas penduduk provinsi Jambi masih dapat dikatakan rendah, ini dapat terlihat dari IPM Provinsi Jambi sebesar 68,89 yang masih dibawah IPM nasional sebesar 69,55 aspek lain. Yaitu mobilitas persebaran populasi penduduk provinsi Jambi masih terkonsentrasi pada pusat pusat perekonomian dan pemerintahan, bahkan terjadi ketimpangan jumlah antar kota dan kabupaten di provinsi Jambi.

Ketiga hal tersebut, kata Lutpiah tentunya akan memberikan dampak dan permasalahan, baik secara ekonomi, psikis, maupun sosial. Untuk menekan dampak yang terjadi tersebut maka upaya yang harus dilakukan adalah menekan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan angka capaian rata-rata penggunaan kontrasepsi (CPR), menurunkan angka total fertility rate (TFR) serta jangkauan pelayanan KB sehingga meningkatkan keinginan pasangan usia subur untuk menunda persalinan dengan menggunakan alat kontrasepsi.

"Hal lain adalah dengan mendorong upaya upaya komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pernikahan dini," tegasnya.

Dalam hal urusan pemerintahan desa dan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat desa, secara umum menurut Luthpiah isu-isu yang masih menjadi perhatian adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa isu strategis berasal dari permasalahan-permasalahan seperti sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan administrasi dan manajemen pemerintahan serta kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan.

"Keterbatasan sarana dan prasarana serta lemahnya kapasitas aparatur desa menyebabkan kurang efektif dan efisiensi Pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Hal lain yang menjadi permasalahan adalah pelaksanaan pembangunan desa yang masih berorientasi pada pembangunan fisik, sesungguhnya juga tidak berdasarkan pada kebutuhan nyata dari masyarakat. Pada saat yang sama kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta pengembangan sumber daya manusia masih jauh dari harapan, sementara pada permasalahan pembinaan kemasyarakatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa yang belum memadai. Sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan serta masih rendahnya inovasi dalam mengembangkan sumber daya perdesaan, baik sumber daya alam, ekonomi, maupun sosial budaya yang dapat dijadikan aset desa untuk peningkatan pendapatan desa.

"Bumdesa yang saat ini sudah menjadi tren di perdesaan pembentukannya, namun masih belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan bagi desa untuk menjadi lebih mandiri di beberapa desa," jelasnya.

Bumdesa memang telah memberikan warna pergerakan perekonomian di pedesaan, namun secara keseluruhan pihaknya masih harus bekerja keras untuk mengembangkan menjadi Holding Company usaha usaha ekonomi desa, terakhir yang menjadi permasalahan adalah pemberdayaan masyarakat desa yang berkaitan dengan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka di pedesaan yang masih tinggi.

"Ini karena masih belum optimalnya diversifikasi dan intensifikasi sumber daya yang ada di perdesaan, serta pengembangan kawasan perdesaan yang juga belum optimal," tambahnya.

Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat desa yang komprehensif harus menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa, sehingga secara proaktif merancang berbagai kebijakan dan program bidang tersebut sesuai dengan karakteristik masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

"Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa harus difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan dalam aspek ekonomi aspek sosial, budaya Aspek politik dan aspek lingkungan," ungkapnya.

Permendagri nomor 86 tahun 2017 juga menunjukkan bahwa perangkat daerah harus menentukan tujuan dan sasaran untuk mencapai indikator-indikator yang telah ditentukan seperti halnya urusan dan kewenangan concurrent yang begitu banyak dan luas, maka indikator kinerja yang harus dicapai juga begitu bervariasi mulai dari indeks pemberdayaan gender, indeks pembangunan gender, kota layak anak, laju pertumbuhan penduduk indeks desa membangun, indeks pembangunan desa maupun evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

"Indikator kinerja tersebut adalah sebagai alat ukur kami sejauh mana program dan kegiatan yang kami rancang mampu mencapai indikator tersebut, dan demikian saya mengharapkan melalui pelaksanaan kegiatan forum ini, mampu menyusun suatu rancangan rencana kerja perangkat daerah yang terpadu holistik dan terukur, indikator kinerja nya dengan mengedepankan tercapainya kesejahteraan masyarakat provinsi Jambi," pintanya.

Berdasarkan hal tersebut pihaknya menyusun rancangan awal rencana kerja perangkat daerah, itu mulai dari program penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dengan jumlah kegiatan semuanya 14 kegiatan Pagu anggaran sebesar Rp6.400.000.000.

"Pogram pemberdayaan masyarakat perdesaan dengan jumlah kegiatan sebanyak 9 kegiatan dan Pagu anggaran sebesar Rp5.375.000.00," tambanya.

Selanjutnya, program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan dan Pagu anggaran sebesar 6. 865.000.000 dan program pengendalian penduduk dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan dan anggaran sebesar Rp4300.000.000.

"Pada rancangan awal rencana kerja tahun 2020 ini, kami memang melakukan restrukturisasi kegiatan yaitu dengan mengurangi jumlah kegiatan yang diusulkan, namun tetap ditujukan untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan seperti yang telah diuraikan untuk tahun 2020. Kami hanya mengajukan 33 kegiatan dengan Pagu anggaran sebesar Rp22,94 miliar. Kita berharap semoga rancangan awal rencana kerja ini setelah mendapat penajaman dapat diakomodir seluruhnya,"pungkasnya.(afm)










loading...










#DEBAT KANDIDAT PILWAKO #BAKSO TARSYID #SIDANG SUPRIYONO #PLN #DEBAT PILWAKO 1 #ZOLA DIPERIKSA KPK #BATU BARA #VONIS KETOK PALU #ZUMI ZOLA TERSANGKA #SAROLANGUN #MUARO JAMBI #MERANGIN #Miss Indonesia 2019 #Nenek Zumi Zola Meninggal #BUNGO #BERITA JAMBI #BATANGHARI #cawagub fachrori #caleg PBB Jambi mundur #ZUMI ZOLA #LHKPN #KOTA JAMBI #KERINCI #korem 042/gapu #Kemas Faried #Fachrori Rombak Pejabat #danrem 042 Gapu #SUNGAI PENUH #SUAP KETOK PALU #surat suara Jambi #abdul Fattah meninggal #PRABOWO KE JAMBI #Pemberhentian Zumi Zola #TEBO #TANJABTIMUR #TANJABBARAT #TMMD Kerinci #TABLOID INDONESIA BAROKAH #Rocky Gerung #relawan demokrasi #REKI #Edi Purwanto #UIN STS Jambi #Pelecehan seksual #bawaslu provinsi jambi #Debat Pilpres 4 #Pahlawan nasional #Raden Mattaher #Partai Berkarya #KKI WARSI #pohon asuh #Edi Purwanto #iin inawati #Jambi masa lalu #Sejarah jambi #Musri Nauli #angin kencang Bungo #Kantor Pos Bungo Diterjang Angin #Syaihu ke PTUN #Demo UINS STS Jambi #Pelecehan seksual #Penyelundupan Lobster #Lobster Jambi #masa tenang #money politic #BAWASLU KOTA JAMBI #SYARIF FASHA #FACHRORI UMAR #HASIL PILPRES 2019 #HASIL PILEG 2019 #17 April 2019 #Minyak ilegal #Polda Jambi #KPPS Dipecat #PEMILU 2019 #LOGISTIK PEMILU 2019 #KPU PROVINSI JAMBI #Caleg Gerindra Ditangkap di Sungaipenuh #Mualaf Center Indonesia #kotak suara rusak #Hasil Pileg Tanjabbar #KPPS Meninggal Dunia #Pembakaran Kotak Suara #Prediksi Kursi di Provinsi Jambi #Pleno Rekapitulasi Suara #Harga Bawang putih #PLENO KPU PROVINSI JAMBI #Sutan Adil Hendra #SIDANG PELANGGARAN BAWASLU #Ketua DPRD Kota Jambi #Kemendagri #Samsat Jambi #Ratu Munawarrah #PIlgub Jambi #Anggota DPRD pindah parpol #DPRD Sungai Penuh #aksi Mahasiswa Jambi #GUGATAN PARPOL DI MK #Polda Jambi