YLKI Galang Petisi Tolak Kenaikan Tarif PDAM, DPRD Akui Belum Keluarkan Rekomendasi



Minggu, 13 Januari 2019 | 10:14:54 WIB



YLKI Galang Petisi Tolak Kenaikan Tarif PDAM di Tugu Keris Siginjai
YLKI Galang Petisi Tolak Kenaikan Tarif PDAM di Tugu Keris Siginjai

JAMBERITA.COM- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi menggelar aksi petisi tandatangan menolak kenaikan tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang di kawasan Tugu Keris tersebut pagi ini, Minggu (13/1/2019).

Warga Kota Jambi yang berada di kawasan ini memberikan dukungan dengan membubuhkan tandatangan di beberapa spanduk yang sudah disiapkan YLKI Jambi.

Bahkan, sejumlah ibu-ibu dengan berani menyampaikan orasi sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tarif. Sebagian besar dari mereka merupakan pelanggan perusahaan pelat merah ini.  

"Sebagai konsumen kami merasa keberatan apa yang sudah diberlakukan kebijakan PDAM dengan menaikan tarif dasar PDAM. Kami merasa pelaayanan belum maksimal. Airnya selalu kuning. Apakah sehat minum air seperti itu," ujar salah satu ibu dalam orasinya.

Ia mengatakan, DPAM tidak masalah menaikkan tarif PDAM. Tapi syaratnya kualitas air dan pelayanan memuaskan. “Kita mau naik. Tapi sesuai standar. Dari dulu sampai sekarang tidak ada perbaikan sama sekali,” kata ibu ini. Ia pun berharap apa yang disampaikan dapat didengar.

Sementara itu, Ketua YLKI Jambi Ibnu Kholdun mengatakan sangat berterima kasih atas dukungan warga. Dia mengatakan, tanda tangan yang sudah dibubuhkan warga akan dijadikan sebagai bukti di pengadilan. "Ini akan kami bawa ke pengadilan,” Jelas pelanggan sudah merasa dizolimi," tegasnya.

Sejumlah warga pun berorasi bergantian. Mereka juga mengajak warga membubuhkan tandatangan. Menurutnya, penolakan terhadap tarif PDAM ini membutuhkan dukungan semua elemen masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Anggota DPRD Kota Jambi Sutiyono juga memberikan dukungan dengan menyampaikan orasi. “Terma kasih atas acara ini, DPRD melalui tiga fungsi yakni sebagai budgeting, legislasi dan pengawasan sudah merespon kenaikan ini. Dan hampir seluruh fraksi menolak kenaikan PDAM ini. Dasarnya menolak melanggar UU nomor tahun 2011, perda nomor 13 tahun 2016, dimana kenaikan harus persetujuan dan rekomendasi DPRD Kota Jambi, “ katanya dalam orasinya.

Ia memastikan DPRD Kota Jambi belum ada mengeluarkan rekomendasi apapun terkait tarif PDAM.  “Kami juga mengakui dan menolak kenaikan tarif ini,” katanya.(sm)

 

 





loading...