Bawaslu Cium Agenda Kampanye Incumbent Saat Reses, Afrizal: KIta Awasi, Ada Pelanggaran Kami Tindak



Jumat, 16 November 2018 | 22:11:50 WIB



Afrizal
Afrizal

JAMBERITA.COM- Agenda reses sejumlah anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Jambi ditengarai diboncengi kegiatan kampanye para incumbent. Padahal, dalam kampanye, mereka dilarang menggunakan fasilitas yang dibiayai APBD dan APBN. Termasuk dugaan memanfaatkan kegiatan pemerintahan dan mitra kerja untuk kegiatan sosialisasi.

Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Afrizal mengatakan jika pihaknya mendapatkan laporan adanya anggota DPR RI yang diduga melakukan kampanye di kabupaten dengan memanfaatkan kegiatan mitra kerjanya.

Bahkan, informasi yang diterimanya, peserta sosialisasi kegiatan adalah apratur sipil negara (ASN). “Ini yang perlu kami ingatkan kembali. Kegiatan reses dibiayai oleh APBD/APBD. Sehingga tidak boleh ada kegiatan kampanye,” katanya saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Apalagi jika memanfaatkan kegiatan pemerintahan yang biasanya disertai dengan uang tranposrtasi.“Kami meminta agar caleg peserta pemilu tidak melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 dan 2 di UU nomor 7 Tahun 2017. Soal larangan kampanye terkait fasilitas negara dan money politik dan larangan melibatkan ASN/pejabat ASN,” katanya.

Ia mengakui kegiatan reses rawan jadi ajang kampanye. Potensi ini terjadi karena hampir semua anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten maju lagi pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Apalagi, waktu pelaksanaan reses juga bersamaan dengan masa kampanye.

Mengantisipasi hal ini, pihaknya akan memantau langsung seluruh kegiatan reses anggota dewan. Yakni selama masa kampanye Pemilu 2019, yang dimulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019. "Kami akan melakukan penelusuran dan investigasi jika ada info awal yang disampaikan kepada bawaslu dan akan menindak tegas jika terdapat dugaan pelanggaran," kata Afrizal.

Ia menyampaikan, bentuk pelanggaran yang terjadi ketika melakukan reses atau jaring aspirasi masyarakat, yakni mengarah ke ajakan dan pemaparan visi-misi. Namun sebaliknya, jika dalam forum itu hanya berbicara masalah aspirasi masyarakat, kemudian program yang belum terealisasi tidak termasuk kategori kampanye. "Kalau sudah ajakan, pembagian brosur, pamflet sudah kampanye," ucapnya.

Dia mengakui, anggota dewan yang melakukan reses tak ada kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut ke Bawaslu. Namun, Bawaslu akan proaktif mendatangi kegiatan reses, karena kekhawatiran adanya kegiatan kampanye. "Kalau kegiatan itu mengarah ke giat kampanye rawan pelanggaran," katanya.

Ia menegaskan, bentuk pelanggaran dalam pertemuan reses tak hanya dilakukan anggota dewan. Jika pembawa acara dalam kegiatan terkait mengarahkan pada ajakan untuk memilih anggota dewan yang bersangkutan pada pemilu mendatang juga bisa masuk kategori pelanggaran.

"Kalau ada ajakan dari pembawa acara masuk dugaan pelanggaran. Maka si pembuat acara bisa kita panggil untuk klarifikasi," katanya.(sm)






loading...








Harga Kelapa Sudah Mulai Naik   

Harga Kelapa Sudah Mulai Naik  

Sabtu, 15/12/2018 13:25:57