TTP Ribuan Pegawai di Pemprov Jambi Tak Dibayarkan, BKD : Salah Sendiri



Kamis, 15 November 2018 | 09:19:34 WIB



Husairi
Husairi

JAMBERITA.COM - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi bulan Oktober ditunda. Pasalnya mereka belum melaksanakan laporan Sasaran kerja Pegawai ke Aplikasi (SKP) online.

Menanggapi itu, Ketua Pokja Manajemen SDM sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi Husairi menegaskan, bahwa sebelumnya pihaknya sudah melakukan sosialisasi serta melayangkan surat edaran untuk segera melakukan SKP.

"Atas perintah Korsupgah KPK kami sudah melaksanakan sosialisasi dan mengundang para kasubag kepegawaian serta kepala OPD," ungkpanya saat ditemui di ruang kerjannya, Rabu (14/11/2018).

Menurutnya, pihaknya memberikan limit waktu sampai dengan tanggal 10 dengan surat edaran, apabila belum melaksanakan SKP online maka TPP di bulan Oktober ditunda sampai dengan tanggal 20 November mendatang. "Kenapa alasamnya diberi limit tanggal 10? supaya kami tahu siapa yang sudah siapa yang belum, sekarang ditutup ni, ototmatis TPP ditunda ni, akibat salah dia sendiri," jelasnya.

Menurut Husairi semua itu atas perintah dari Korsupgah KPK. Jika tidak dilaksanakan kebijakan demikian. Maka BKD Provinsi Jamni dinilai tidak dapat melaksanakan intruksi tersebut.

Akan tetapi, dia juga mengakui bahwa ada hambatan dan keluhan pegawai terkait dengan SKP tersebut. Yaitu masalah reserver terbatas, tetapi tahun depan reserver itu akan ditambah. Itu pun sudah mendapatkan persetujuan dari dewan dengan anggaran Rp.140 juta.

"Makanya viral ya, ya gak apa apa, kalau kami mau menunggu reserver itu kan perlu anggaran tentu tahun depan kan, kedua serapan sarana SDM kita. Tapi ini kami harus mulai dulu dan memberanikan diri, mereka (yang mengeluh) ada juga kekeliruan, kenapa, harusnya ini dikerjakan tapi mereka ditumpukannya," jelasnya.

Berdasarkan data dari BKD Provinsi Jambi, pegawai yang sudah melakukan online itu sebanyak 7.327 orang. Sedangkan yang belum melakukan SKP itu sebanyak 4.804 termasuk para guru, dari jumlah 12000 Aparatur Sipil Negera (ASN) yang ada. "Bukan tak dibayarkan, tapi ditunda sampai dengan SKP online dibuka lagi," pungkasnya.(afm)






loading...








Harga Kelapa Sudah Mulai Naik   

Harga Kelapa Sudah Mulai Naik  

Sabtu, 15/12/2018 13:25:57