Hearing Bersama Komisi III DPRD, Damkar Keluhkan Kekurangan Mobil Crane



Jumat, 12 Oktober 2018 | 08:56:02 WIB



Suasana dengar pendapat di Komisi 3 DPRD Kota Jambi
Suasana dengar pendapat di Komisi 3 DPRD Kota Jambi

JAMBERITA.COM - Komisi III DPRD kota Jambi menggelar hearing bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Damkar Kota Jambi, Dinas PU Kota Jambi, dan Bappeda Kota Jambi di ruang A, Kamis (11/10/2018).

Adapun tujuan hearing tersebut yakni, Komisi III DPRD Kota Jambi menanyakan sejauh mana  hambatan serta kelengkapan sarana dan prasarana BPBD Damkar.

Kepala BPBD Damkar Kota Jambi, Ridwan menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih banyak kekurangan salah satunya adalah kekurangan mobil Crane untuk menjangkau bangunan bertingkat. Sehingga ketika terjadi kebakaran di gedung tinggi, pihaknya kesulitan untuk menjangkaunya, dan butuh waktu yang lama untuk memadamkan api.

Di lain sisi, guna menutupi kekurangan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi sudah menganggarkan dua pos komandan kebakaran di setiap Kecamatan. Rencananya dua pos tersebut akan dibangun di Putro Retno dan di dekat Unit Pengelola Campuran Aspal (UPCA) Kota Jambi.

"Kalau berapa anggaran yang diusulkan itu tergantung Bappeda saja yang sesuai dengan kemampuan Pemkot Jambi," kata Ridwan saat ditemui sejumlah awak media Kamis, (11/10/2018).

Menurutnya untuk mengisi pasukan di pos damkar harus ada 20 petugas pemadam kebakaran. Dimana setiap harinya petugas yang berjaga di pos minimal 6 orang.

Ridwan menambahkan bahwa saat ini terdapat 180 personil pemadam kebakaran. Sementara untuk mobil armada terdapat 16 unit, 3 diantaranya dalam keadaan rusak dan 13 bisa dioperasikan. Sedangkan untuk pos kebakaran sudah ada 5 pos di masing-masing kecamatan. "Tahun depan akan ada dua penambahan jadi total ada 7 pos pemadam kebakaran," ujarnya.

Ridwan juga meminta agar para personelnya dilengkapi dengan safety yang baik seperti sepatu, baju anti kebakaran dan lain sebagainya.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun ikut menanggapi bahwa keperluan safety sarana dan prasarana kebutuhan pokok anggota sangat diperlukan.

Menurutnya anggaran untuk BPBD Damkar senilai Rp7,9 Miliar di tahun 2019. Sementara untuk pembangunan 2 pos kebakaran akan dianggarkan di Dinas PU melalui cipta karya. "Intinya apa yang diusulkan oleh Damkar agar bisa direalisasikan di tahun 2019 mendatang," tutupnya. (Cpm)






loading...