Soal Kampanye di Sekolah dan Kampus, Ini Klarifikasi dari Kemendagri



Kamis, 11 Oktober 2018 | 08:03:54 WIB



Tjahjo Kumolo
Tjahjo Kumolo

JAMBERITA.COM-  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan penjelasan terkait pernyataannya soal kampanye di lembaga pendidikan, termasuk pesantren saat diwawancara media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Dalam rilis dari Kapuspen Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diterima jamberita.com pagi ini Kamis (11/10/2018), Kapuspen Kemendagri, Bahtiar memberikan penjelasan bahwa semua pihak wajib menghormati dan mentaati larangan yang diatur oleh KPU dan Bawaslu dalam teknis pelaksanaan kampanye pemilu. Sesuai yang diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf h.

Selanjutnya pasal yang  sama khususnya dalam penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf h sebagai berikut fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari.pihak penanggungjawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Yang dimaksud tempat pendidikan adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

“Jadi penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf membolehkan peserta pemilu hadir ketempat ibadah, ke tempat pendidikan dan kantor pemerintahan jika hadir karena adanya undangan dan tanpa atribut kampanye pemilu. Kehadirannya tentu tidak.boleh dalam rangka berkampanye pilpres dan caleg sebagaimana larangan Undang-undang,”jelasnya.

Tetapi dalam konteks menjadi narasumber dalam program  sosialisasi pemilu cerdas, menolak politik uang, menolak politisasi Sara, menolak Hoax dan menjaga persatuan kesatuan bangsa dan lain yang bersifat mendidik masyarakat adalah hal baik.

Kampanye dan sosialisasi adalah dua hal yang berbeda. “Yang mendagri maksudkan adalah sosialisasi dan edukasi masyarakat bukan hadir tuk berkampanye pemilihan capres dan caleg,”katanya.

 Misalnya menghadiri undangan kampus yang melakukan sosialisasi dalam bentuk kampanye/gerakan bersama anti politik uang dan anti hoax. “Saya kira boleh-boleh saja. Apalagi jika penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) juga hadir pasti sangat mendidik masyarakat dan siswa/mahasiswa,” katanya.

Yang jelas, prinsip Mendagri setuju larangan kampanye di tempat-tempat yang ditentukan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu).

“Maka sesuai yang disampaikan Mnedagri tadi siang kontestan dan para pihak termasuk penanggungjawab lembaga pendidikan, tempat ibadah dan pengelola gedung pemerintahan harus koordinasi penyelenggara pemilu jika akan mengundang peserta pemilu supaya tidak manjadi masalah dalam pelaksanaan,” katanya.

Menurutnya, Mendagri mendukung penegakan hukum pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.( sm)






loading...