Bahas Kenaikan Tarif di DPRD Kota Jambi, Faruk: Ini Hanya Pemberitahuan Saja



Senin, 24 September 2018 | 22:47:42 WIB



Suasana hearing di DPRD Kota Jambi
Suasana hearing di DPRD Kota Jambi

JAMBERITA.COM - Komisi ll DPRD Kota Jambi melakukan hearing dengan pihak PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Mayang Kota Jambi membahas mengenai kenaikan tarif yang akan dilakukan oleh PDAM per oktober mendatang, hearing bertempat di ruang rapat A DPRD Kota Jambi, Senin Siang (24/9/2018).

Dalam hearing tersebut, Dewan mempertanyakan beberapa hal mengenai alasan kenaikan tarif yang direncanakan oleh pihak PDAM, terutama mengapa pihak PDAM tidak ada koordinasi dengan pihak dewan terutama Komisi ll.

PDAM harus menjelaskan mengenai kondisi PDAM saat ini untuk menaikan tarif air. Apalagi kinerja PDAM masih menjadi sorotan dengan masih tingginya angka kebocoran yang belum bisa ditekan manajemen PDAM.

Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Umar Faruk mengatakan, bahwa dalam pertemuan dengan pihak PDAM baru hanya sekedar pemberitahuan saja belum ada keputusan yang dapat diambil. Sebab untuk menaikkan tarif PDAM seharusnya memang dengan persetujuan DPRD, jika tidak maka PDAM tidak dapat menaikan tarif.

"Ini baru pemberitahuan saja belum ada keputusan apa-apa, kita akan rapat kembali untuk membahas lebih dalam masalh ini, alasan kenaikan tarif ini terjadi kenapa, Kalau memang harus naik besarannya seperti apa, dan bagaimana dampak dari kanaikan tarif PDAM ini," terangnya.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Sutiono mengatakan, bahwa dalam pertemuan dengan PDAM belum ada keputusan karena PDAM harus dengan persetujuan DPRD  jika hendak menaikan tarif seperti yang dijelaskan dalam UU no 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap tarif yang berhubungan dengan publik harus mendapatkan persetujuan DPRD.

“Dijelaskan Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengembangan air minum, kan sudah jelas harus dengan persetujuan DPRD maka ketika DPRD hendak menaikan tarif bersurat melalui DPRD Kota Jambi lalu pimpinan akan merekomendasikan ini," katanya.

Sementara dari pihak manajemen PDAM sendiri, Erwin selaku Direksi PDAM menjelaskan bahwa tingginya biaya produksi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu adanya kenaikan tarif, jika tidak maka pemerintah harus menyediakan subsidi untuk menutupinya. (Cpm)






loading...