Visi Jambi Tuntas 2021 Terancam Gagal, Fraksi Bintang Keadilan: Kasihan Masyarakat



Senin, 24 September 2018 | 14:22:06 WIB



Suasana rapat
Suasana rapat

JAMBERITA.COM - Dalam Pandangan Umum Fraksi Bintang Keadilan DPRD Provinsi Jambi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) TA 2018, menyatakan visi Jambi Tuntas 2021 terancam gagal.

"Poin pertama fraksi bintang keadilan menyoroti terkait masih rendahnya serapan anggaran yang sampai pada hari ini masih dibawah 50 persen atau lebih tepatnya baru 36,77 persen yang sekaligus sangat jauh di bawah persentase nasional," paparnya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (24/9/2018).

Padahal seharusnya pada triwulan ketiga penyerapan APBD 2018 harus sudah diatas 70 persen, namun faktanya hingga saat ini penyerapan dana APBD masih dibawah 50 persen. Ini diperparah lagi dengan serapan anggaran pada belanja modal baru 21,17 persen sehingga tidak dapat dipungkiri.

"Hal demikian menyebabkan perputaran ekonomi di provinsi Jambi tidak berjalan dengan baik," terangnya.

Menurut fraksi bintang keadilan, sekarang ini banyak usaha di provinsi Jambi macet, karena daya beli masyarakat rendah dan ini terjadi karena proyek pemerintah tidak jalan, dan dana APBD mengendap di kas daerah.

Fraksi ini berpendapat, jika kinerja Pemprov Jambi seperti ini terus, maka Jambi akan sulit untuk bisa maju dan target untuk bisa mengurangi angka kemiskinan di daerah juga akan sulit terwujud. "Dengan demikian Visi Jambi tuntas 2021 akan gagal," terangnya.

Untuk itu fraksi bintang keadilan berharap dalam 3 bulan kedepan realisasi penyerapan dana APBD meningkat tajam dari sekarang Sehingga Silva tidak lebih besar dari tahun lalu. Pesan cinta ini disampaikan sebagai wujud kepedulian agar Jambi lebih baik serta Pemprov Jambi tidak mendapat sanksi dari pemerintah pusat karena serapan APBD nya rendah.

"Kasihan rakyat tidak bisa menikmati APBD yang cukup besar ini," tambahnya.

Fraksi ini juga menanyakan sekaligus menagih janji terhadap sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh saudara PLT Gubernur Jambi dalam mengatasi kerugian yang dialami PT JII, hal ini menurut mereka penting disampaikan agar PT JII tidak terus-menerus menjadi benalu dalam APBD Provinsi Jambi dan menjadi salah satu faktor penyebab utama lamanya pertumbuhan padi di provinsi Jambi.

"Dalam nota pengantar RAPBD-P saudara PLT Gubernur menyampaikan di tengah-tengah kondisi keuangan yang tidak menguntungkan saat ini, maka dibutuhkan Grand strategi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fraksi Bintang Keadilan ingin menanyakan gambaran kongrit, terkait apa dan bagaimana Grand strategi yang telah dan akan dilakukan oleh Pemprov Jambi dalam mengatasi permasalahan saat ini Mohon penjelasan," jelasnya.

Begitu pula dengan target pendapatan bahwa sesuai dengan nota pengantar yang telah disampaikan oleh PLT Gubernur Jambi secara keseluruhan terhadap pendapatan daerah tahun 2018 berkurang sejumlah Rp.4,02 miliar atau turun sebesar 0,1 persen dari target pendapatan pada APBD tahun 2018 sejumlah Rp.4,218 triliun menjadi Rp4,213 triliun pada perubahan APBD tahun 2018.

"Ini dapat dilihat dari pas pas pendapatan yang mengalami penurunan antara lain pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah yang berkurang Rp300juta, selanjutnya penurunan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp12,943 miliar yang mana semua pendapatan tersebut harusnya memberikan kontribusi lebih terhadap adik kita namun yang terjadi justru sebaliknya," tambahnya.

selanjutnya dalam nota pengantar saudara PLT Gubernur menyampaikan bahwa tingkat ketergantungan penduduk Jambi dalam hal pendanaan pembangunan relatif masih tinggi kepada pemerintah pusat untuk itu kepada kepala dinas pendapatan Provinsi Jambi agar mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan PAD yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

"Terkait hal di atas bintang keadilan ingin menanyakan apa dan bagaimana langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh kepala dinas pendapatan Provinsi Jambi ke depan," tanyanya.

Fraksi bintang keadilan berharap kepada Pemprov Jambi untuk tidak pasrah dan pesimis dengan kondisi yang terjadi saat ini, serta terus berupaya melaksanakan program yang inovatif. Demi mengenjot pendapatan dari sektor alternatif lainnya, fraksi bintang keadilan juga mengusulkan agar kelak target pendapatan daerah disusun realistis dengan memperhatikan data pendukung dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

"Dalam nota pengantar saudara plt Gubernur menyampaikan, adanya penambahan terhadap belanja daerah sejumlah Rp155, 925 miliar. Belanja daerah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung bertambah Rp121, 105 miliar dan belanja langsung bertambah Rp34,819 miliar, fraksi bintang keadilan berharap agar penambahan belanja daerah tersebut dapat dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat provinsi Jambi," pungkasnya.(afm)






loading...