DPRD Provinsi Jambi- Pemprov Jambi KUA PPAS Perubahan APBD 2018



Jumat, 14 September 2018 | 08:52:18 WIB



Fachrori menandatangan KUA PPAS Perubahan Tahun 2018
Fachrori menandatangan KUA PPAS Perubahan Tahun 2018

JAMBERITA.COM- DPRD Provinsi Jambi menggelar paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi terhadap pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2018 pada Kamis, (13/9/2018).  Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi dan dihadiri Plt Gubernur Jambi, H Fachrori Umar serta sejumlah anggota dewan, kepala OPD dan tamu undangan lainnya. 

Acara ini dilanjutkan penandatangan antara DPRD Provinsi Jambi dan Pemprov Jambi terkait dengan KUA PPAS Perubahan APBD 2018.

Juru bicara Banggar DPRD Provinsi Jambi, H Mauli saat menyampaikan laporan mengatakan, berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan Pendapatan Daerah 2018  yang telah ditetapkan sebelumnya, terjadi ketidaksesuaian dengan kebijakan umum APBD Tahun 2018. Itu karena terdapat penerimaan dari pendapatan daerah yang ditargetkan mengalami penurunan sebesar 0,10 %, yakni dari target Rp 4,218 triliun turun menjadi Rp. 4,213 triliun. 

Selanjutnya terdapat beberapa belanja daerah yang perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan pergeseran, penambahan dan pengurangan pada belanja langsung maupun tidak langsung pada OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Sehingga dengan pertimbangan agar dapat segera terlaksananya program/kegiatan tepat waktu dan anggaran dapat terserap secara optimal, maka disepakati beberapa hal. 

Dilanjutkan Mauli, soal Target Pendapatan pada APBD Perubahan Tahun 2018 yang berkurang Rp 4,025 miliar dari target sebelumnya, diasumsikan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sejumlah Rp 1,494 triliun pada APBD Murni 2018, menjadi Rp 1,490 triliun atau berkurang Rp 4,025 miliar. 

“Itu terjadi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun 12,94 miliar. Lalu pendapatan Retribusi Daerah turun Rp 300 juta. Tapi Pendapatan Pajak Daerah naik Rp 1,867 miliar dan  Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar Rp 7,350 miliar,” ujarnya. 

Kemudian untuk belanja daerah, jelas Mauli, pada KUA PPAS Perubahan 2018 dialokasikan sebesar Rp. 4,671.068.810.503, atau mengalami penambahan sebesar Rp 155,92 miliar dari target sebelumnya Rp 4.515.143.629.159. Itu karena, adanya penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp 121,10 miliar. Penambahan tersebut merupakan akumulasi penambahan, pengurangan dan pergeseran antar belanja tidak langsung. 

Penambahan belanja langsung itu rinciannya, sambung Mauli, yakni penambahan alokasi belanja pegawai sebesar Rp 122,4 miliar. Kedua pengurangan alokasi belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi sebesar Rp 3,09 miliar. Pengurangan belanja bantuan sosial sebesar Rp 763 juta. Penambahan belanja bantuan keuangan pada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp 2 miliar serta penambahan belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp 560 juta. 

Kemudian untuk belanja langsung, Mauli mengatakan, juga terdapat beberapa perubahan baik penambahan, pengurangan maupun pergeseran anggaran belanja Langsung. Yakni dari sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 2,075 triliun, bertambah sebesar Rp 34,819 miliar sehingga menjadi Rp 2,110 triliun. Adapun perubahan anggaran belanja langsung. 

Secara rinci, kata dia, yakni pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 30,206 miliar. Dinas Kesehatan mendapa tambahan Rp 1,701 miliar. RSUD mendapat tambahan Rp 37,65 miliar. Rumah Sakit Jiwa ditambah Rp 2,48 miliar. Badan penanggulangan bencana daerah mendapat tambahan belanja sebesar Rp 121,66 juta, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang mengalami pengurangan Rp 41,67 miliar. “Yakni dari Rp 809,70 miliar menjadi Rp 768,02 miliar,” terangnya.  

Selanjutnya, Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi mendapat tambahan Rp 200 juta.  Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian perempuan dikurangi Rp 59,93 juta. Dinas Perhubungan mendapat tambahan 60 juta. Diskominfo bertambah Rp. 734,41 juta.  Dinas kepemudaan dan Olahraga mendapat tambahan Rp 838 juta, Dinas Kelautan dan Perikanan dikurangi Rp 439 juta, Dinas tanaman pangan, Hortikultura dan Peternakan dikurangi Rp 1 miliar. 

Lalu dinas perkebunan dikurangi Rp 1,08 miliar, dinas kehutanan dikurangi Rp 41,400 juta. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dikurangi Rp 820,20 juta. Bappeda mendapat tambahan Rp 1,275 miliar, Badan Keuangan daerah ditambah Rp 250 juta. Badan penelitian dan pengembangan daerah dikurangi Rp 462,93 juta. “Terakhir Sekretariat Daerah ditambah Rp 4,8 miliar. Sementara OPD lainnya tetap,” paparnya. 

Sehingga kesimpulannya, kata dia, Banggar DPRD dan TAPD sepakat Pendapatan Daerah 2018 sebesar Rp. 4,213,996839.621 atau mengalami penurunan Rp 4,025. Lalu Belanja Daerah Rp 4.671.068.810.503 bertambah Rp 155,92 miliar, dan Pembiayaan netto daerah atau Silpa sebesar Rp 159.950.678.322.  

“Kita hanya menyarankan ke depan Pemprov Jambi mengoptimalkan program dan kegiatan lebih fokus kepada peningkatan perekonomian masyarakat yang saat ini sedang terpuruk serta untuk pencapaian target dan sasaran dalam perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021,” ujarnya. 

Selanjutnya, mereka berharap dengan keterbatasan waktu yang tersedia, pelaksanaan program kegiatan harus mampu menciptakan sumber-sumber perekonomian baru dan menggerakkan sektor ril di tengah masyarakat Jambi. 

“Kami juga berharap Pemprov membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat terkait dengan program kegiatan pada Kementerian Lembaga, sehingga Provinsi Jambi dapat menarik anggaran dari pusat sebesar mungkin yang dapat meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya.(*/sm)






loading...