Kepala ULP dan Kabid BM Digugat ke PN Jambi, Sidang Perdana Pilih Mangkir



Rabu, 06 Juni 2018 | 15:26:17 WIB



Suasana sidang perdana
Suasana sidang perdana

JAMBERITA.COM - PT Fatma Nusa Mulia, Eriyanto Musa menggugat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kabid Bina Marga (BM) Dinas PUPR Provinsi Jambi Tetap Sinulingga, Kelompok Kerja (Pokja) BM-2, serta turut tergugat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi Evi Syahrul dan Inspektorat Pemprov ke Pengadilan Negeri Jambi.

Adapun sidang perdana digelar hari ini Rabu (6/6/2018) pagi, di Pengadilan Negeri Jambi.

Sayangnya dalam sidang perdana ini, semua tergugat dan turut tergugat tidak menghadiri persidangan, sehingga sidang ditunda.

Vernandus Hamonangan Sitanggang, Kuasa Hukum Eriyanto Musa mengatakan jika Kepala ULP dan Pokja hanya diwakilkan oleh Bagian Hukum Pemprov Jambi, sedangkan Tetap Sinulingga dan Inspektorat tidak hadir sama sekali.

“Mereka datang dihadiri sama Bagian Hukum Pemprov, cuma tadi ditolak karena surat kuasanya tidak lengkap, minta diperbaiki. Artinya belum bisa dinyatakan mereka sebagai penerima kuasanya, karena kuasanya belum didaftarkan ke pengadilan, ada yang belum ditandatangani, tadi ditolak hakim,” kata Vernandus melalui telepon selulernya.

Ia mengatakan , Bagian Hukum hanya mewakili Kepala ULP dan Pokja.

Ia mengatakan sidang digelar tadi seharusnya diajukan mediasi, sebab dalam Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib mediasi. "Mediasi 30 hari, kalau tidak berhasil lanjut sidangnya,” katanya.

Vernandus mengatakan sidang dijadwalkan pada 4 Juli mendatang, “Sebenarnya sidang dijadwalkan 27 Juni, namun bertepatan dengan hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2018, jadi dimundurkan ke 4 Juli,” katanya.

Sebelumnya PT Fatma Nusa Mulia melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi pada 24 Mei 2018 lalu. PT Fatma Nusa Mulia menduga proses tender yang dilakukan sarat dugaan persekongkolan yang dapat merugikan keuangan Negara dalam tender pekerjaan Sanggaran Agung - Jujun - Lempur yang bersumber APBD Provinsi Jambi Tahun 2018.

"Pokja lebih memilih memenangkan PT Air Tenang ketimbang perusahaan klien saya yang jelas-jelas sebagai penawar terendah. Artinya Pokja lebih memilih negara membayar lebih mahal sebesar Rp 200 juta," kata Vernandus Hamonangan Sitanggang, Sabtu (2/6).

Ia menyebut, perusahaan kliennya dinyatakan gugur/kalah oleh Pokja karena dokumen penawaran dinyatakan tidak lengkap, padahal dokumen yang dimasukkan kliennya sama lengkapnya dengan dokumen PT Air Tenang.

Dalam tender tersebut, PT Air Tenang menawar Rp 12.261.180.000 sementara PT Fatma Nusa Mulia penawar terendah dengan nilai Rp 12.061.715.000. Dari 75 perusahaan yang mendaftar hanya empat perusahaan yang menawar. Selain dua perusahaan tersebut, dua perusahaan lain adalah PT Ariel Abadi Kencana dan PT Aurora Mitra Perkasa.

Hal janggal lain yang ditemukan oleh Hamonangan adalah surat jawaban dari Pokja atas sanggah yang dilakukan kliennya. Dalam surat sanggah tersebut bernada emosional dan berbunyi bahwa apabila dilakukan evaluasi sekalipun, maka PT Fatma tidak akan pernah dimenangkan oleh Pokja.

"Berarti PT Fatma sudah dipastikan akan dikalahkan sekalipun dilakukan evaluasi ulang. Jelas itu merupakan arogansi dari Pokja yang bertendensi melakukan penyalahgunaan wewenang," ujar Hamonangan.

Hal ini, katanya, jelas bertentangan dengan UU ASN dan Keppres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan perubahannya, serta beberapa aturan lainnya.

Dari hasil penelusuran, pekerjaan sebelumnya pada tahun 2017 lalu, juga dikerjakan oleh PT Air Tenang sebesar Rp 27,3 miliar. Disebut-sebut PT Air Tenang dimiliki oleh H Andi Putra Wijaya, kontraktor asal Kerinci, yang juga telah dipanggil Komisi Pembarantasan Korupsi terkait dugaan gratifikasi yang menyeret Zumi Zola. (kj/sm)



Advertisement



loading...