Menelisik Sisi Hukum Caleg Eks Napi Tipikor



Sabtu, 02 Juni 2018 | 17:16:10 WIB



Dony Yusra Pebrianto, SH., MH
Dony Yusra Pebrianto, SH., MH

 

Oleh:

Dony Yusra Pebrianto, SH., MH

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi)

 

SPIRIT pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini memang patut diacungi jempol. Terang terlihat bahwa bangsa ini tidak ingin kecolongan barang sedikitpun dari gerogotan tindak pidana korupsi yang nyata merugikan bangsa. Spirit tersebut coba ditransformasikan ke dalam semua lini  yang mana salah satu di dalamnya adalah ranah kepemiluan.

Salah satu perwujudan spirit pembarantasan tindak pidana korupsi tersebut adalah dengan wacana pelarangan mantan narapidana kasus tipikor berpartisipasi pada pemilu legislatif 2019 mendatang. Wacana ini dibawa oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkeinginan mengatur ketentuan tersebut di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sekalipun pertentangan muncul di sana-sini dan bahkan Presiden Joko widodo belum lama ini menegaskan sebaliknya, bahwa mantan narapidana  tipikor memili hak untuk berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif 2019. Sekalipun spirit pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu hal yang wajib untuk kita apresiasi bersama, sudah barang tentu perlu dilakukan suatu kajian penelaahan dari aspek yuridis dimana untung rugi dalam suatu keputusan Negara itu diukur melalui jalur konstitusional mengingat keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum.

Suatu Spirit Yang Patut Didukung

Di tengah erosi bangsa saat ini tentu sangat dibutuhkan komitmen yang tegas khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberadaan semangat KPU dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi yang diabstraksikan dalam komitmen dan semangat KPU melarang mantan narapidana Tipikor berpartisipasi pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang. Hal ini tentu hal yang pantas untuk didukung di tengah cengkraman tindak pidana korupsi yang tengah menghantui bangsa ini. Bukan sedikit hitungannya jumlah anggota DPR maupun DPRD yang terlibat kasus tindak pidana korupsi. Tercatat dari berbagai sumber berdasarkan keterangan juru bicara KPK Febridiansyah sejumlah 144 anggota DPR dan DPRD tersandung tindak pidana korupsi hingga Februari 2018 lalu. Tentu angka tersebut fantastis mengingat peran dan fungsi lembaga legislatif yang terlahir dari proses demokrasi tentu dapat menjadi sumber rusaknya tatanan demokrasi di Republik yang teramat demokratis ini.

Keberadaan demokrasi yang bersih tentu harus terwujud dalam konteks demokrasi sehat secara universal dan menyeluruh. Hal ini diawali dengan keberadaan penyelenggara dan rekrutmennya yang bersih dan bertanggung jawaba, keberadaan regulasi yang pro demokrasi secara utuh, masyarakat pemilih yang menjujung tinggi nilai-nilai yang hidup dan terkandung di dalam demokrasi, serta peserta pemilihan yang tentu juga bersumber dari insan-insan demokratis dan memiliki tekad mewujudkan tujuan demokrasi secara utuh.

 

Sehingga sudah barang tentu berbicara tentang pelarangan mantan narapidana tindak pidana korupsi berpartisipasi pada pemilu legislatif mendatang merupakan spirit yang patut untuk didukung. Dengan tekad awal bahwa sumber peserta Pemilu harus disaring jejaknya sedari awal, termasuk rekam jejak apakah pernah terlibat kasus tindak pidana korupsi yang telah incraht berdasarkan putusan pengadilan atau tidak. Tentu tujuannya agar tidak terjadi kemungkinan perbuatan berulang, mengingat keberadaan tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan aparatur Negara yang memalukan dan wajib untuk dikubur jauh-jauh.

Hak Dipilih Sebagai Hak Asasi

Spirit pemberantasan tindak pidana korupsi tentu juga harus memperhatikan aspek hukum dan tentu jika dilakukan dengan bertentangan hukum juga bahkan menimbulkan pelanggaran hukum baru, dalam artian niat yang baik juga harus diimbangi dengan presedural legal pula, begitulah yang berlaku di dalam Negara hukum. Apalagi mengingat hak untuk dipilih merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 25 International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan.

Di samping itu dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat (1) yang mengatur bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam konstitusi ini terlihat jelas bahwa bagaimana konstitusi sangat menjunjung tinggi persamaan hak tanpa ada perlakuan diskriminatif. Begitu juga terhadap hak untuk dipilih sebagai hak kodrati yang merekat serta dijamin oleh konstitusi yang sudah barang tentu wajib dipatuhi dan dihormati. Apalagi dalam konteks demokrasi yang konstitutif sudah barang tentu sangat dilarang bertentangan dan menentang konstitusi itu sendiri.

Lebih lanjut merujuk kepada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari uraian 3 landasan yuridis di atas tempak jelas bagaimana pada dasarnya bahwa hak untuk dipilih merupakan suatu hak asasi yang bahkan diakui masyarakat dunia. Dan keagungan hak asasi ini kuga terlahir seiring pengakuan keberadaan hak asasi sebagai hak kodrati pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Merujuk kepada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

dalam hal ini menurut Noor MS Bakry bahwa dalam konsepnya Manusia sebagai makhluk Tuhan mempunyai sifat kodrat monodualis yakni sifat individu (pribadi perorangan) dan sifat sosial (bersama orang lain) yang seimbang dan dinamis, sehingga kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Hal ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Hal ini berlaku juga bagi setiap organisasi masyarakat, terutama negara dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga dan penduduk.

Pembatasan Hak Asasi Untuk Dipilih

Keberadaan hak sasi dalam konsep Negara hukum juga tidak dapat ditafsirkan sebagai kebebasan sebebas-bebasnya. Bahkan dalam adagium diatur bahkan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan”. Dalam konteks hak asasi juga berlaku hal serupa, di saat hak asasi tersebut tidak diatur oleh hukum maka akan terjadi kesewenang-wenangan penggunaan hak asasi. Maka dalam hal ini dalam perspektif Negara hukum khususnya di Indonesia keberadaan hak asasi tersebut dapat diatur (tidak menggunakan istilah dibatasi).

Merujuk kepada ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Keberadan pengaturan hak untuk dipilih juga semestinya demikian agar pengaturan atas hak asasi juga menjadi konstitusional. Keberadaan undang-undang menjadi legitimasi sebagaimana sebelumnya bahwa mantan narapidana dilarang menjadi calon anggota legislatif yang kemudian sempat diuji ke Mahkamah Konstitusi yang akhirnya diputus menjadi konstitusional bersyarat sepanjang yang bersangkutan sudah bebas 5 Tahun yang juga kemudian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mantan napi yang telah menjalani hukuman lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri ke publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya. Dalam artian hak untuk dipilih boleh saja dibatasi sepanjang diatur dengan undang-undang.

Tidak Bisa Dengan PKPU, Harus Setaraf Undang-Undang

Wacana KPU menetapkan larangan mantan napi tipikor berpartisipasi pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang di dalam PKPU tentu dalam hal ini menurut hemat Penulis bertentangan dengan konstitusi yang sudah barang tentu menjadi puncak tertinggi hierarki Peraturan Perundang-Undangan jika merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sekalipun KPU berpandangan bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016 pada Juli 2017 yang menyebutkan bahwa KPU merupakan lembaga independen dan KPU juga berdalil bahwa dalam uji materi Pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, MK memutuskan KPU tak terikat rapat konsultasi dengan pihak manapun saat menyusun Peraturan KPU (PKPU). Namun dalam hal ini persoalan ini bukanlah persoalan independensi KPU belaka, tetapi merupakan bentuk mekanisme penghormatan atas hak asasi yang mesti dijunjung tinggi dan harus patuh asas dan prosedural. Agaknya hal ini bukan hanya menjadi itikad KPU saja, agaknya juga menjadi itikad masyarakat Indonesia untuk menciptakan demokrasi bersih tanpa jejak-jejak korupsi.

Agaknya Penulis juga bersepakat jika ada pembatasan khusus bagi mantan Napi Tipikor untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilu. Tetapi kita juga harus bersepakat untuk taat hukum dalam melakukan penegakan hukum. Maka dalam hal ini perlu dibuat pembatasan-pembatasan khusus demi menghormati dan menjunjung tinggi HAM dengan kata kunci ini semua berkesimpulan harus diatur dengan Undang-Undang, bukan yang lain agar keputusan ini menjadi konstitusional untuk demokrasi yang demokratis.(*/sm)



Advertisement



loading...








Pengurus IKBJ Akan Dilantik Agustus Ini

Pengurus IKBJ Akan Dilantik Agustus Ini

Minggu, 15/07/2018 20:30:38
Bunda Yulia: Terimakasih BNNK Batanghari

Bunda Yulia: Terimakasih BNNK Batanghari

Minggu, 15/07/2018 10:33:43