Tanggapi Pernyataan LPJK soal ULP, Cornelis: Jangan Mendikte



Sabtu, 26 Mei 2018 | 06:55:05 WIB



Cornelis Buston
Cornelis Buston

JAMBERITA.COM- Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston menanggapi pernyataan Ketua Lembaga Penjamin Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jambi Endria Putra terkait dengan protes sejumlah pengusaha jasa kontruksi  Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi.

Dalam pesan Whats Appnya, Cornelis mengatakan LPJK adalah lembaga berfungsi untuk sertifikasi, registrasi dan pelatihan serta pembinaan  anggota melalui asosiasi. “Lembaga ini tidak punya kewenangan untuk mendikte pemerintah atau ULP. UlP harus independen tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun termasuk LPJK,”kata Cornelis yang juga mantan Ketua LPJK Provinsi Jambi.

Sebelumnya, Kepala LPJK Provinsi Jambi, Endria Putra menggelar konfrensi pers menyikapi dunia kontruksi proses tender dan Unit Pelayanan Pengadaan yang telah dan sedang berlangsung. “Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi LPJK Provinsi Jambi yaitu melakukan mediasi dan abitrase,”kata Endria.

Karena itu, setelah menerima laporan dari beberapa badan asosiasi yang bernaung di LPJK Provinsi Jambi, makanya pihaknya mengeluarkan pernyataan sikap. “Jadi ini bukan pernyataan pribadi saya. Tapi saya mengakomodir keluhan dari pengusaha jasa kontruksi di Jambi dan juga asosiasi yang mengadu ke LPJK,”katanya.

Berdasarkan laporan dari pengusaha jasa kontruksi,  ULP diduga telah menyalahgunakan kewenangan jabatan yang mereka sandang. Untuk itu, pihaknya meminta kepada PLT Gubernur Provinsi Jambi segera mengganti dan memberhentikan mereka dari jabatannya.

"Kami meminta untuk membatalkan semua hasil pelelangan barang jasa yang telah tayang, diperkirakan hasil penentuan pemenang yang ditetapkan oleh ULP Provinsi Jambi diindikasi melanggar Perppres," terangnya.

Bahkan, sesuai fungsi LPJK, pihaknya sudah mencoba melakukan mediasi. Namun, ULP seperti tidak memiliki itikad baik. Makanya, pihaknya mengeluarkan pernyataan sikap.

Dalam penyelenggaraan proses lelang LPJK menghimbau kepada Pokja ULP barang dan jasa Pemprov Jambi untuk tidak membuat aturan sendiri atau terlalu mengada-ngada.

Sebaiknya sistem pengadaan barang jasa yang berjalan harus memenuhi ketentuan Perpres nomor 54 tahun 2010 serta perubahan-perubahannya dalam penyelenggaraan proses lelang.(sm)

 

 



Advertisement