JoomlaLock.com All4Share.net

tanbar

Kuota 30 Persen Tak Wajib Lagi, Ini Pengaruhnya ke Partisipasi Caleg Perempuan

JAMBERITA.COM - Kuota 30 persen perempuan dalam daftar caleg tidak lagi menjadi hal yang wajib dipenuhi partai politik. Ini karena undang-undang nomor 7 tahun 2017 tidak mempertegas aturan dengan sanksi. Sehingga lebih bersifat anjuran saja.

 

Terkait hal ini, Pengamat Politik, Muchammad Farisi mengatakan perubahan aturan ini jelas akan berpengaruh pada partisipasi caleg perempuan dalam pemilu legislatif. “Jelas berpengaruh. Karena sebelumnya wajib, maka parpol mau tidak mau harus memenuhinya. Jika hanya anjuran, parpol tentu akan melihat kebutuhannya,”kata Dosen Fisipol Universitas Jambi ini.

 

Dalam persepektif demokrasi, ini jelas ada kemunduran. Namun tentu aturan kuota 30 persen ada juga yang menilai sebagai pelanggaran HAM. Karena ada kuota. Kuota 30 persen dinilai membatasi partisipasi perempuan.

Sementara, aturan ini sendiri sebelumnya dibuat sebagai gerakan emansipasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan khususnya di bidang politik. “Jika tak lagi wajib, parpol akan selektif. Mereka tak lagi asal comot caleg perempuan. Ini jelas berpengaruh nanti ke paritispasi caleg permepuan di Pileg,”katanya.

 

Namun secara fakta, parpol sebenarnya kesulitan untuk memenuhi aturan ini. Terutama di daerah. Jika di tingkatan DPP, SDM caleg perempuan masih banyak.  “Saya sering menerima keluhan parpol yang mereka kesulitan mencari caleg perempuan yang berkualitas. Bahkan, untuk memenuhi kewajiban undang-undang mereka hanya asal comot saja. Akibat caleg perempuan yang didaftarkan hanya untuk memenuhi kewajiban saja,”katanya.

 

Apalagi jika melihat komposisi caleg perempuan yang kemudian muncul di daftar caleg. Kebanyakan tidak siap bersaing di sistem suara terbanyak ini.

 

Kalaupun ada yang terpilih. Sudah bisa ditebak, kebanyakan juga bukan aktivis kader partai yang berjuang dari bawah. Mereka umumnya  perempuang yang sudah mapan baik mengandalkan nama besar keluarga maupun karena dari sisi ekonomi juga sudah kuat. “Bisa dilihat yang terpilih perempuan di DPRD kebanyakan kalau bukan istri pejabat ya pengusaha. Dari istri wagub, Istri Bupati atau pengusaha hingga istri mantan pejabat,”ucapnya.

 

Ia berharap partai juga memiliki andil untuk meningkatkan kualitas calegnya. Tidak sekedar memilih orang yang memiliki kemampuan finansial saja. Karena mereka yang terpilih akan menentukan seperti apa arah pembangunan di suatu daerah. Meski diakuinya, sistem suara terbanyak membuat parpol cendrung realistis untuk mempertahankan perolehan suara partainya.(sm)

Dibaca 170 kali
Bagikan ke Medsos !

unnamed

BERITA 5 BAWAH

  • POLITIK JAMBI
  • HUKUM JAMBI
  • BERITA JAMBI
  • OPINI JAMBI

 

pers