JoomlaLock.com All4Share.net
13.475 Anggota DPRD Tidak Laporkan Kekayaan, Ini Sanksinya
Gedung DPR RI Senayan Foto: andaikata.com

JAMBERITA.COM - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

Ternyata, dari 13.457 anggota DPRD di seluruh Indonesia, baru 3.725 orang yang telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Sisanya, sebanyak 9.732 orang, sama sekali belum menyerahkan laporannya.

Kunto Ariawan, Kepala Satgas Pendaftaran dan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di KPK menyampaikan kepada bbc.com/indonesia bahwa jumlah tersebut diduga bisa bertambah karena ada sejumlah DPRD yang belum menyerahkan semua nama anggotanya.

"Saya tidak yakin 13.457 itu sudah update atau belum. Jadi ada DPRD di suatu daerah, kita baru tahu anggotanya yang menjabat di sana cuma dua orang. Padahal, anggota DPRD rata-rata 20 hingga 50 orang," jelas Kunto Ariawan.

Apa sanksi bagi yang melanggar ? Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menggariskan sanksi administratif bagi pelakunya.

"Sanksi administratif itu nggak bisa KPK yang memberikan sanksi. KPK hanya bisa merekomendasikan sanksi ke pimpinan instansi. Kalau pimpinan instansi yang bagus, dia akan menjatuhkan sanksi yang berat," papar Kunto Ariawan.

Hal ini mengemuka di tengah kabar bahwa Ketua DPR RI yang baru, Bambang Soesatyo, belum memperbarui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berdasarkan catatan KPK, Bambang tercatat terakhir kali menyerahkan LHKPN pada Maret 2016 dengan jumlah harta lebih dari Rp62 miliar. (one)

Dibaca 126 kali
Bagikan ke Medsos !