JoomlaLock.com All4Share.net
DPRD Menjawab Dakwaan KPK
Kronologis Uang Ketuk Palu RAPBD Jambi 2018 Sumber: Surat Dakwaan KPK

JAMBERITA.COM- Isi dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tiga terdakwa OTT kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 bikin geger.

Sejumlah nama anggota DPRD disebutkan, mulai dari pimpinan, ketua fraksi hingga anggota biasa. Dalam dakwaan ini disebutkan jika permintaan berasal dari DPRD. Jika tidak RAPBD tidak akan disahkan.

Lalu apa tanggapan DPRD? Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Syahbandar mengatakan tidak semua isi dakwaan benar. Ia mengakui ada pertemuan pimpinan. “Tapi saya datang terlambat. Semuanya sudah saya sampaikan ke penyidik KPK,” katanya saat dihubungi melalui telepon selulernya Rabu (14/2/2018).

Soal fee proyek dari jalan layang kota sebagai uang ketok palu bagi pimpinan termasuk untuk dirinya, Syahbandar langsung membantahnya. “Ini kan baru dakwaan. Masih lembaran pertama. Belum bisa menjadi kesimpulan. Nanti akan ada pembuktian. Toh nanti kami juga akan memberikan kesaksian,” katanya.

 

PALU1 ok

 

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi juga tak jauh berbeda. Menurutnya, tidak ada permintaan “uang ketok” dari DPRD. Apalagi sampai menerima fee 2 persen dari proyek jalan layang kota. “Tidak ada itu. Kalau saya tidak ada,” katanya.

Soal pertemuan pimpinan DPRD untuk membahas permintaan uang ketok palu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan ini mengatakan jika pimpinan memang selalu rapat untuk membahas RAPBD. Tapi sekali lagi tidak ada pertemuan yang membahas uang ketok palu.

“Ini baru pembukaan. Yang jelas tidak ada fee proyek atau permintaan itu,” katanya saat dihubungi sedang berada di Kabupaten Sarolangun.

Ia mengatakan nantinya dalam persidangan, pihaknya akan membuktikan itu. “Nanti kan pasti aku dipanggil jadi saksi. Nanti kami jelaskan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra, Muhammadiyah mengatakan dirinya memang hadir dalam pertemuan tersebut. Namun itu pertemuan biasa dan tidak ada kesepakatan soal jumlah uang ketok palu seperti di dakwaan.

Yang jelas, Gerindra sendiri tidak menerima uang ketok palu dan itu sudah ada dalam dakwaan. “Sebagai ketua fraksi pastilah ikut rapat dalam setiap rapat pimpinan. Tapi tidak ada membahas jumlah uang dan sebagainya,” pungkasnya.(sm)

Dibaca 1188 kali
Tagar Terkait:
Bagikan ke Medsos !

bannerok2

BERITA 5 BAWAH

  • BERITA JAMBI
  • POLITIK JAMBI
  • HUKUM JAMBI
  • OPINI JAMBI
Post by Redaksi
19 FebruarI 2018 - 14:10