JoomlaLock.com All4Share.net
KPK Selidiki Dugaan Gratifikasi Arpan dari Tahun 2014
Febri Diansyah

JAMBERITA.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi proyek PUPR. Dua tersangka tersebut yakni Gubernur Jambi Zumi Zola dan Mantan Plt Kadis PUPR, Arpan.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan jika dugaan gratifikasi yang dilakukan kedua tersangka ini ada yang dilakukan bersama-sama dan ada yang sendiri-sendiri. Untuk gratifikasi Gubernur Jambi Zumi Zola mulai dari 2016-2017. Sementara dugaan gratifikasi dari Arpan diselidikai antara 2014-2017.

Terkait perbedaan waktu keduanya, Febri mengaku karena ada yang dilakukan secara bersama-sama dan ada yang dilakukan sendiri-sendiri. “Misalnya ada juga Arpan menerima untuk dirinya sendiri,” katanya saat ditemui jamberita.com, Jumat (2/2/2018).

Apakah ada kemungkinan ada pejabat negara lain yang terlibat mengingat periode 2014-2017 ini ada tiga gubernur yang menjabat, Febri mengatakan semuanya masih didalami karena proses penyidikan masih berjalan. Jika memang ada pihak diluar dua tersangka ini yang terlibat, tentu nanti didalami.

Ditanya soal pejabat PUPR lainnya mengingat ada tiga kepala Dinas di periode 2014-2017 ini, Febri juga menjawab sama. Yang jelas, sebelum menjabat Plt Kepala Dinas PUPR, Arpan pernah menjabat sebagai Kabid Binamarga di PUPR Provinsi Jambi. “Kita fokus dulu di kasus ini, jika ada fakta baru akan didalami,” katanya.

Yang jelas yang perlu dipahami, penerimaan gratifikasi antaran Arpan dan Zumi Zola ini adalah dua kontruksi yang berbeda. “Tadi saya sampaikan ada ZZ dan ARN bersama-sama menerima gratifikasi. Kedua diduga juga ada menerima sendiri. Ini dua kontruksi yang berbeda. Untuk kontruksi yang bersama-sama berasal dari proyek dari Dinas PUPR,” katanya.

Karena itu, yang diselidiki adalah selama mereka menjabat sebagai pejabat negara ataupun sebagai Pegawai Negeri.

“Ada yang dilakukan sendirian rentang waktunya berbeda selama mereka menjabat atau sebagai posisi penyelenggara negara atau pegawai negeri. Subjek pada gratifikasi pada penyelenggara dan pegawai negeri sipil. Rinciannya akan kita sampaikan secara bertahap. Kami belum bisa sampaikan. Karena tim masih sedang melakukan kegiatan di lapangan,” katanya.(sm)

Dibaca 2436 kali
Tagar Terkait:
Bagikan ke Medsos !

bannerok2

BERITA 5 BAWAH

  • BERITA JAMBI
  • POLITIK JAMBI
  • HUKUM JAMBI
  • OPINI JAMBI
Post by Redaksi
19 FebruarI 2018 - 14:10