JoomlaLock.com All4Share.net
Surat dari Kejagung Beredar Agar Kejati Tak Panggil Rekanan Sebelum Lakukan Hal Ini..
Surat dari Kejagung yang beredar di media

JAMBERITA.COM - Rekanan pemerintah sepertinya bisa lebih lega tahun ini. Ini dengan keluarnya surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di seluruh Indonesia.

Surat edaran tertanggal 15 Januari 2018 dengan Nomor: R-19/D/Ds/01/2018 itu, dimaksudkan untuk Optimalisasi Pelaksanaan TP4 di semua daerah.

Dalam isi suratnya, Jaksa Agung Muda Intelejen, Dr. Jan S. Maringka, mewanti-wanti agar Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), mempedomani Peraturan Jaksa Agung RI nomor : 014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi TP4.

“Dengan demikian tindakan represif merupakan upaya terakhir (last resort) setelah berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) setempat,” bunyi isi surat yang juga ditembus ke Jaksa Agung RI, Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda TP Khusus tersebut.

Melalui surat resmi itu, Kajati diminta memerintahkan para Kajari/Kacabjari di wilayah hukumnya untuk tidak melakukan pemanggilan/puldata/pulbaket terhadap pelaksana kegiatan proyek pembangunan yang telah atau sedang dilakukan pendampingan oleh TP4, sebelum berkoordinasi dengan APIP.

Termasuk dalam menindaklanjuti hasil temuan inspektorat baik dari Kementerian, Pemerintah Daerah maupun BPK RI.

Kebijakan ini juga berlaku untuk kegiatan proyek pembangunan lainnya, yang masih dalam tahap pelelangan, penentuan pemenang pekerjaan atau masa pemeliharaan.

Namun, masih di surat itu, pihak Kejaksaan Agung meminta seluruh Kajati yang ada di Indonesia untuk meningkatkan pengawasan melekat guna mencegah potensi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, dalam pelaksanaan kegiatan TP4.

Di mana, tujuan dari kebijakan ini adalah agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat berimplikasi pada citra serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.

Sayangnya hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak kejaksaan tinggi Jambi.(sm)

Dibaca 10284 kali
Bagikan ke Medsos !

bannerok2

BERITA 5 BAWAH

  • BERITA JAMBI
  • POLITIK JAMBI
  • HUKUM JAMBI
  • OPINI JAMBI
Post by Redaksi
19 FebruarI 2018 - 14:10