JoomlaLock.com All4Share.net

bawas1u

Bantah jadi Inisiator "Uang Ketok Palu", Cornelis: Saya Tidak Terlibat, Kita Buktikan di Pengadilan
Cornelis Buston

JAMBERITA.COM- Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston membantah jika dirinya menjadi inisiator pemberian "uang ketuk palu" untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018. 

Ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam dugaan suap RAPBD Provinsi Jambi 2018 tersebut. KPK sudah tetapkan 4 tersangka, yaitu Supriyono Anggota DPRD Provinsi Jambi, Arpan, Erwan Malik dan Saifuddin.

Ditemui usai menjalani pemeriksaan di KPK selama 11 jam, Cornelis langsung membantah jika dirinya yang menginisiasi munculnya "uang ketok palu".

Saat ditanya siapa yang menginisiasi mengingat pasti ada komunikasi antara pihak legislatif dan esekutif. "Saya berhak juga mengatakan jika saya tidak terlibat. Buktikan saja di pengadilan," katanya.

Lalu siapa inisiatornya? “Saya siap membuktikannya. Nanti kita buktikan di pengadilan," tegasnya kembali.

Mengenai apakah dirinya mengetahui ada uang ketok palu, pria yang akrab disapa CB ini mengaku jika dirinya tahu tapi tidak bisa berbuat apa apa.

"Itu terdengar, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Korsupgah (Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan) KPK tanggal 21 (November 2017) itu ada supervisi ke Jambi. Saya perintahkan kepada seluruh anggota DPRD untuk mendengar arahan dari KPK, tapi tetap terjadi, ini memalukan sekali," kata CB.

Lalu apakah uang ketuk palu itu hanya inisiatif Supriyono, bukan lembaga atau sekelompok Anggota DPRD?

"Ini inisiatif masing-masing. Dia juga Ketua Fraksi PAN, mungkin dia merasa terpanggil untuk menyelesaikan itu semua atas permintaan semua," ujarnya.

"Saya tidak terlibat," imbuh Cornelis.

Tapi Cornelis tak menjelaskan siapa pihak dari kata 'semua' yang disebutnya. Dia menegaskan saat itu hanya fokus agar Pemprov Jambi tidak terkena sanksi karena terlambat mengirimkan RAPBD 2018 untuk dievaluasi oleh Kemendagri.

"Saya hanya berpikir, berdasarkan aturan, 30 November harus ketok palu. Sebelum 30 November, kalau tidak, nanti kita kena sanksi. Saya tidak peduli ada uang atau tidak. Saya mendengar, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa," jelas CB.

CB menambahkan, bahwa yang perlu diketahui, sahnya APBD bukan pada saat ketok palu pengesahan RAPBD. Tapi saat sudah dilakukan evaluasi oleh Mendagri. Setelah itu hasil evaluasi tersebut dibawa kembali ke paripurna.

Karena itu, menurutnya tidak ada kejanggalan dari RAPBD 2018 ini.(*/sm)

Dibaca 887 kali
Tagar Terkait:
Bagikan ke Medsos !

BERITA 5 BAWAH

  • POLITIK JAMBI
  • HUKUM JAMBI
  • BERITA JAMBI
  • OPINI JAMBI
Post by Redaksi
08 JanuarI 2018 - 10:24