JoomlaLock.com All4Share.net

bawas1u

Dua Pansus Ini Dibentuk Bahas 4 Ranperda yang Diajukan Pemprov
Suasana paripurna ranperda mendengarkan jawaban Pemprov Jambi pada Jumat (16/11/2017)

JAMBERITA.COM- DPRD Provinsi Jambi, Jumat (17/11) pagi kembali menggelar paripurna. Agendanya, dewan mendengarkan jawaban Pemprov Jambi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi yang disampaikan Selasa (15/11) lalu.



Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Cornelis Buston, memimpin langsung paripurna tersebut. Ia didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, AR Syahbandar. Wakil Gubernur Jambi, H Fachrori Umar, yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya mengucapkan apreasiasi atas dukungan saran dan kritik dewan dalam pembahasan Ranperda itu.



“Seperti PKB dan Restorasi Nurani yang sepakat untuk menghapus klausul dan pasal dalam Perda Retribusi Jasa Umum dan pajak daerah yang bukan lagi menjadi kewenangan Pemprov Jambi, kami mengucapkan terimakasih,” ujarnya.  

 

Untuk dokumen pendukung sebagai bahan pembahasan DPRD, ia menyebut, akan segera disampaikan oleh Badan Keuangan Daerah sesuai permintaan fraksi PAN. Sedangkan untuk Ranperda Pariwisata tentan periodesasi tahun 2015-2030, Wagub menjelaskan bahwa periode tersebut ditetapkan sebagai indikatif masa berlakuk 15 tahun berdasarkan proses awal penyususnan Ranperda Ripda yaitu tahun 2015 hingga tahun 2030 dan diajukan sebagai usulan Ranperda dalam Prolegda tahun 2016.



Menanggapi pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional terkait peningkatan pendapat yang bersumber dari retribusi jasa umum dan pajak daerah, Wagub mengatakan pemerintah menyetujui dan mengharapkan dukungan dari seluruh angora DPRD agar dapat mendorong kesadaran seluruh elemen masyarakat sebagai wajib pajak untuk melakukan pembayaran retribusi dan pajak daerah tepat pada waktunya. “Tanggapan ini sekaligus menjawab pernyataan dai Fraksi Partai Demokrat,” kata Wagub.



Terkait pertanyaan fraksi PAN terkait penetapan kawasan pariwisata, Wagub menjelaskan bahwa penetapan suatu kawasan menjadi destinasi pariwisata didasarkan beberapa pertimbangan. Diantaranya merupakan kawasan geografis, memiliki daya tarik wisata, memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing dan memiliki dukungan jejaring aksebilitas dan infrastruktur yang mendukung wisatawan dan kegiatan kepariwisataan, serta memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

 

Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat terkait dengan adanya batasan yang jelas antara, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terhadap retribusi, Wagub mengatakan pemerintah sependapat dan hal itu sudah diatur dalam undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.



Sedangkan pandangan Fraksi Golkar terkait penetapan target persentase peningkatan PAD melalui Ranperda retrsibusi jasa umum dan pajak daerah, Wagub menjelaskan Ranperda perubahan itu hanya menetapkan tarif dan tata cara pemungutan retribusi dan pajak daerah, sedangkan penetapan besaran persentase target termuat dalam APBD yang ditetapkan setiap tahunnya.



Sedangkan Fraksi PDIP yang menyarankan pemerintah melakukan sosialisasi terkait isi perda tentang retribusi dan pajak daerah, Wagub juga sependapat dan berharap semua pihak mengawasi pelaksanaan perda tersebut.
 


Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga mempertanyakan tentang objek retribusi yang mengalami perubahan, Wagub menjelaskan pada dasarnya tarif retribusi dimaksud tidak mengalami perubahan, hanya saja menghapus klausul dan pasal yang berkaitan dengan tera dan tera ulang yang sudah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

 

Menanggapai pandangan Fraksi Gerindra terkait judul, nama Ranperda maupun pasal penjelasannya, Wagub mengatakan hal itu lebih disebabkan oleh kesalahan redaksional, dimana seharusnya tertulis “Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jambi”.


Terkait pertanyaan Frkasi Gerindra tentang pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah, Wagub menjelaskan Badan Promosi dimaksud telah ditetapkan dengan SK gubernur Jambi.



Sementara menanggapi Fraksi Restorasi Nurani terkait isi muatan atau materi dalam Ranperda Kepariwisataan yang tidak sinkron antara Ranperda Ripparda dengan masa berlaku selama 15 tahun yang dibandingkan dengan RPJMD Provinsi Jambi dengan masa berlaku selama 5 tahun, Wagub menjelaskan bahwa Ranperda merupakan rencana jangka panjang khusus dibidang kepariwisataan, sedangkan vis-misi yang termuat dalam RPJMD merupakan rencana jangka menengah secara makro yang di dalamnya juga termuat sasaran dan capaian dibidang kepariwisataan.



Dengan disampaikannya jawaban pemerintah atas pemandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap empat Ranperda provinsi itu, Wagub berharap dapat mengakomodir semua pertanyaan, tanggapan, kritik dan saran dewan yang disampaikan.

 

Usai mendengarkan jawaban pemerintah, DPRD Provinsi Jambi membentuk dua Panitia Khusus (Pansus) empat untuk membahas lebih lanjut Ranperda tersebut. Dari hasil kesepakatan dalam paripurna itu, Pansus I diketuai H. M Juber, Wakil Ketua Hasani Hamid dan Sekretaris Mauli. Sementara Pansus II diketuai Gusrizal, Wakil Ketua Mesran dan Sekretaris Bustami Yahya.



Sebelumnya, Rabu (15/11) DPRD Provinsi Jambi menggelar paripurna menyampaikan tanggapan atau pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Ranperda Pemprov Jambi, yang diajukan sehari sebelumnya.



Empat Ranperda yang diusulkan dan tengah dibahas itu yakni Ranperda tentang perubahan atas Perda Provinsi Jambi Nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum. Kedua, Ranperda Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2011 tentang pajak daerah.Kemudian Raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah provinsi Jambi tahun 2016-2021 dan Raperda tentang perubahan atas Perda Provinsi Jambi nomor 16 tahun 2008 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah.(*/sm)

Dibaca 56 kali
Bagikan ke Medsos !

BERITA 5 BAWAH

  • POLITIK JAMBI
  • HUKUM JAMBI
  • BERITA JAMBI
  • OPINI JAMBI